POSKOTA.CO.ID - Penerima Bantuan Langsung Tunai Subsidi Kesejahteraan (BLTS Kesra) pada tahun sebelumnya tidak otomatis akan kembali menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT Sembako pada tahun berikutnya. Pemerintah menegaskan bahwa status sebagai penerima BLTS Kesra hanya membuka peluang, bukan jaminan mutlak.
Kebijakan ini penting dipahami masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) pada tahun anggaran 2026.
Kementerian Sosial (Kemensos) menekankan bahwa seluruh bansos berbasis data desil kesejahteraan dan hasil verifikasi faktual di lapangan.
Penerima BLTS Kesra Berasal dari Desil 1–4, Diperluas hingga Desil 8
Melansir dari Facebook @info Bansos, pada tahap awal penyaluran, BLTS Kesra ditujukan kepada masyarakat yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4, yakni kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pembaruan data sosial ekonomi nasional.
"Yang kemaren dapat BLTS kesra, tidak 100% kedepannya akan dapat bantuan sosial seperti PKH dan BPNT SEMBAKO. Namun hanya sebatas berpeluang saja." ujar akun @info bansos
"Penerima BLTS Kesra itu diambil dari kategori desil 1-4 ditahap awal. Kemudian ada kebijakan lagi dari mensos bahwa desil 5 pun berkesempatan dapat bantuan ini. Lalu diakhir desember kemensos juga menginformasikan bahwa desil 6-8 juga berkesempatan dapat BLTS Kesra" lanjutnya
Dalam perkembangannya, Kemensos menerapkan kebijakan afirmatif. Desil 5 kemudian dinyatakan berpeluang menerima BLTS Kesra, disusul informasi lanjutan pada akhir Desember bahwa desil 6 hingga desil 8 juga memiliki kesempatan, dengan catatan tertentu.
Skema Prioritas Bansos 2026 Tetap Fokus Desil 1–4
Memasuki tahun 2026, pemerintah memastikan bahwa prioritas utama penerima bansos tetap berasal dari desil 1 sampai desil 4, dan secara umum desil 1 sampai desil 5. Kelompok ini dinilai paling membutuhkan intervensi negara melalui bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT.
Meski demikian, peluang bagi masyarakat di desil 5 hingga desil 8 tidak sepenuhnya tertutup. Namun, mereka wajib melalui proses pendataan ulang, survei sosial ekonomi, serta penilaian kelayakan oleh petugas di lapangan.
Perubahan Desil Bisa Terjadi Akibat Validasi Data
Perubahan status desil kesejahteraan sangat mungkin terjadi. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian data, perubahan kondisi ekonomi keluarga, atau hasil ground check yang menemukan fakta berbeda dengan data administratif.
