Kasus Mirwan diyakini akan menjadi contoh nasional. Ia mengirim pesan keras kepada seluruh kepala daerah tentang pentingnya disiplin prosedur, terutama terkait izin keluar negeri dan tanggung jawab di masa darurat.
Di sisi lain, langkah sanksi plus pembinaan ini juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk tak hanya menghukum, tetapi berinvestasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Kini, mata publik akan mengawasi dua hal: konsistensi penegakan hukum untuk pelanggaran serupa di daerah lain, dan efektivitas program pembinaan yang dapat menjadi model reformasi birokrasi di level lokal.
