Sebelumnya, korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam yang diduga merugikan negara ratusan triliun. Kasus korupsi tata kelola minyak mentah di perusahaan Pertamina (kini dalam proses persidangan) yang ditaksir merugikan keuangan hingga perekonomian negara lebih Rp285 triliun.
Jauh sebelumnya sempat heboh dugaan korupsi di PT Timah yang diperkirakan mencapai Rp300 triliun, di dalamnya mencakup kerugian lingkungan.
Patut menjadi catatan, korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan masalah besar karena kerap disertai dengan pelanggaran lingkungan yang melibatkan pejabat hingga swasta. Modusnya beragam, mulai dari suap hingga manipulasi pajak dan royalti.
Dampaknya, tak hanya merugikan negara secara finansial, juga mengancam kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Penyebab korupsi begitu kompleks, sekompleks permasalahan korupsi itu sendiri. Namun, akar permasalahan korupsi terus mewabah karena didorong oleh sifat serakah, kurangnya keteladanan, kegagalan membangun sistem yang baik.
Baca Juga: Kopi Pagi: Mengajar dengan Cinta
Kita tahu, sifat serakah tidak mengenal batasan etika dan norma, menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisi pribadinya yang tanpa batas itu.
Keteladanan menjadi rendah karena tak sedikit pejabat yang berteriak lantang memberantas korupsi, tokoh yang digadang-gadang bakal meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah terpilih menjadi pejabat publik, ternyata terjerat korupsi.
Publik kecewa? Jawabnya pasti. Ini pula yang kadang menimbulkan sikap apatis, keraguan publik dalam pemberantasan korupsi. Ditambah lagi, tidak sedikit penyelewengan yang dilaporkan masyarakat, hasil akhir tak selaras harapan rakyat berdampak kepada merosotnya partisipasi memberantas korupsi.
Di sisi lain, acap pula mencuat kesan di antara pejabat saling mencari pembenaran dengan segala argumentasi berdasarkan data yang dikantongi.
Baca Juga: Kopi Pagi: Menyiapkan Anak Masa Depan
Ini yang disebut kegagalan membangun sistem yang baik, pranata yang mendorong meningkatnya kepercayaan publik. Sistem yang mampu menggerakkan segala lapisan masyarakat menyatukan aksi membasmi korupsi.
