Bicara swasembada air tentu menyangkut ketersediaan air yang mencukupi bagi setiap warga negara. Pasokan air tetap tersedia, sekalipun musim kemarau, tetapi tidak menimbulkan bencana di musim penghujan.
Tidak ada lagi rumah tangga di tanah air yang kesulitan mengakses air bersih, mengingat air itu sebagai hak dasar warga, bukan kemewahan atau hak istimewa.
Dengan komitmen mewujudkan swasembada air, dapat dimaknai bahwa isu air harus menjadi arus utama kebijakan nasional, bukan sebatas lampiran atau isu pelengkap.
Ketahanan dan swasembada air bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Persoalan air menjadi krusial karena perubahan iklim berisiko meningkatkan kerentanan air.
Baca Juga: Kopi Pagi: Aksi Nyata Hidup Sederhana
Sejatinya negeri kita berlimpah air, tetapi tak semua air dapat diminum, dalam kategori air bersih akibat pencemaran dan sebagainya. Karena itu, tersedianya air minum menjadi kebutuhan, sementara itu data menyebutkan capaian akses air minum pada tahun 2023 hanya sekitar 20,49 persen, capaian air minum perpipaan tahun 2024 mencapai 30,12 persen.
Maknanya, penyediaan air bersih menjadi kebutuhan mendasar saat sekarang dan mendatang.
Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang akan meningkatkan akses air minum rumah tangga melalui pengembangan sistem penyediaan air minum terintegrasi hulu ke hilir.
Tujuannya menjamin hak masyarakat atas pemanfaatan air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari – hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas baik, aman dan terjaga keberlangsungannya, selain terjangkau. Tentu dengan harga murah yang terjangkau oleh lapisan rakyat terbawah. Itulah makna swasembada air bagi kebutuhan rumah tangga.
Jika memungkinkan tersedia air bersih dan sehat yang bisa langsung diminum dari keran seperti halnya di sejumlah negara. Itu akan lebih terjangkau, tak hanya mudah, juga murah. Banyak juga negara yang memisahkan pipanisasi air minum dengan keperluan lainnya seperti mandi dan cuci.
Untuk menuju ke sana, negara wajib hadir secara aktif dalam memecahkan persoalan akses air, baik melalui dukungan regulasi, insentif, hingga konsolidasi kelembagaan.
Tak kalah pentingnya pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kebijakan, pendanaan dan keterlibatan masyarakat.
