Perlunya evaluasi kebijakan secara menyeluruh, tak terkecuali pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti dikehendaki kalangan DPR, bukan berarti program itu buruk. Justru karena program itu baik, memberi banyak manfaat bagi rakyat, manifestasi dari keadilan sosial, maka perlu dikawal dan dievaluasi agar ke depannya tidak salah kelola.
Baca Juga: Kopi Pagi: Jangan Tunggu Hari Esok
Tak hanya MGB, evaluasi menyeluruh atas semua program unggulan agar berjalan secara baik dan benar, serta tepat sasaran, tidak bisa ditunda lagi. Permintaan maaf dari pelaksana program, stakeholder, harus dibarengi dengan perbaikan yang secara nyata dapat langsung dirasakan masyarakat.
Pencapaian target hendaknya selaras dengan upaya peningkatan kualitas dari program itu sendiri. Bukan target tercapai, tetapi kualitas kian buruk, penyimpangan acap terjadi. Jangan sampai kata peribahasa: nila setitik, rusak susu sebelanga. Apalagi jika banyak titik nila.
Jangan sampai timbulkan kesan, kebijakan kejar tayang, anggaran jumbo, minim pengawasan.
Itu pula perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap program yang hendak digulirkan.
Menganulir (membatalkan) setiap kebijakan setelah menuai penolakan publik- sering disebut kebijakan reaktif setelah viral, di satu sisi akan membuat masyarakat happy, tetapi jika acap terjadi, dalam jangka panjang akan mendatangkan distrust (ketidakpercayaan).
Publik boleh jadi akan berspekulasi bahwa kebijakan dimaksud lebih berbasis kepentingan, bukan kebutuhan masyarakat.
Menguatnya gelombang tuntutan rakyat atas perubahan secara mendasar menandai kian meningkatnya harapan publik atas kebijakan realistis berbasis kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan elitis dan populis. Kebijakan yang berkeadilan, tidak memihak, tetapi memikat dan memberi banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Baca Juga: Kopi Pagi: Regenerasi Petani Bukanlah Mimpi
Hendaknya kebijakan semacam ini berlaku universal, bukan parsial. Diberlakukan berkelanjutan sepanjang masa, bukan sepenggal masa. Diterapkan kepada semua orang, bukan segelintir atau sekelompok orang.
Selain bijak, perlu kompak dalam melaksanakan kebijakan. Ada keterpaduan dalam merespons situasi yang terjadi, adanya kesatupaduan dalam menanggapi dampak yang terjadi atas kebijakan yang telah digulirkan. Bukan yang satu “ngalor” yang satunya lagi “ngidul”, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
