POSKOTA.CO.ID - Musim kemarau tahun 2026 mulai menunjukkan dampaknya di berbagai wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau akan berlangsung secara bertahap mulai Juli hingga September 2026. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi sektor pertanian, tetapi juga meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa puncak musim kemarau pada Juli diperkirakan terjadi di 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen wilayah daratan Indonesia. Luas wilayah terdampak diperkirakan meningkat signifikan pada Agustus menjadi 369 ZOM atau sekitar 48,84 persen, sebelum berangsur menurun pada September menjadi 169 ZOM atau sekitar 25,41 persen.
Menghadapi kondisi tersebut, BMKG mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk mulai melakukan langkah antisipasi sejak dini. Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak sehingga penyesuaian pola tanam dinilai penting.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena, mengatakan petani dapat memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering.
Baca Juga: Disamarkan dalam Kemasan Kopi dan Milo, Bareskrim Gagalkan Penyelundupan 3,37 Kg Psikotropika
"Para petani juga bisa menyesuaikan dengan menanam tanaman hortikultura yang cocok pada saat periode kering ini," ujarnya.
Selain pertanian, BMKG juga mewaspadai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Bersama pemerintah daerah, berbagai langkah mitigasi telah disiapkan, termasuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang akan dilakukan jika kondisi atmosfer memungkinkan. Pelaksanaan operasi tersebut disesuaikan dengan perkembangan cuaca yang dapat berubah dalam hitungan jam hingga sekitar 10 hari.
Cuaca Panas Berisiko Memicu Gangguan Kesehatan
Musim kemarau tidak hanya identik dengan minimnya curah hujan. Suhu udara yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan risiko dehidrasi, kelelahan akibat panas (heat exhaustion), heat stroke, hingga infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Ardhasena menambahkan pemerintah daerah diharapkan memiliki mekanisme respons cepat apabila kualitas udara memburuk selama musim kemarau.
"Pemerintah daerah juga diharapkan memiliki mekanisme respons cepat untuk mengantisipasi memburuknya kualitas udara yang berpotensi memicu ISPA," katanya.
Baca Juga: Kontrakan di Cilangkap Diduga jadi Tempat Prostitusi Online, 2 Perempuan Diamankan Warga
