“.. menuntut pemahaman bagi para elite dan pejabat publik bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis, masih perlu mengedepankan legitimasi moral.." kata Harmoko.
Tuntutan reformasi politik belakangan tak hanya kian masif dan kualitatif melalui gerakan yang digulirkan berbagai kalangan. Lepas ada atau tidaknya penyimpangan dalam penyelenggaraan negara sebagai satu syarat terjadinya reformasi, namun tuntutan tersebut sebagai cermin kehendak rakyat adanya perbaikan sistem politik.
Dari tuntutan yang digulirkan, setidaknya ada tiga aspek yang perlu disikapi secara bijak oleh para elite, baik di eksekutif maupun legislatif.
Pertama, perbaikan sistem politik perlu melibatkan restrukturisasi kerangka kelembagaan politik guna meningkatkan efektivitas dan legitimasi pemerintah guna mendorong kian terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan berkelanjutan.
Baca Juga: Kopi Pagi: Jangan Tunggu Hari Esok
Kedua, membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, kebebasan berpendapat, pemilihan umum yang bebas dan adil dengan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.
Ini guna mencegah hadirnya dominasi kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif atau gabungan keduanya, dalam pengambilan keputusan yang lebih menguntungkan sekelompok kaum elite.
Ketiga, meningkatkan keterbukaan terhadap publik dan memastikan para elite bertanggung jawab atas tindakan, baik ucapan maupun perbuatan. Tak kalah pentingnya dengan memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta menegakkan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Tajam ke semua arah, bukan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Kembali ke soal reformasi politik, tak hanya menyangkut penataan – perbaikan kelembagaan politik, revisi paket undang – undang politik sesuai tuntutan zaman dan keadaan. Tak kalah pentingnya adalah bagaimana menjalankannya.
Siapa yang menjalankan? Jawabnya para elite sebagai pemegang kewenangan kekuasaan baik di eksekutif maupun legislatif.
Sebut saja kelembagaan politik hasil reformasi lebih baik, undang – undangnya juga sangat baik merespons kehendak publik, tetapi jika tidak dijalankan secara baik dan benar, maka hasilnya pun tidak menjadi baik, boleh jadi lebih buruk.
