“Selain bijak, perlu kompak dalam melaksanakan kebijakan.Ada keterpaduan dalam merespons situasi yang terjadi, adanya kesatupaduan dalam menanggapi dampak yang terjadi atas kebijakan yang akan dan telah digulirkan..”, kata Harmoko.
Banyak peristiwa penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia yang terjadi pada bulan Oktober. Setidaknya, terdapat tiga peristiwa bersejarah: Pertama, Hari Kesaktian Pancasila. Kedua, Hari TNI. Ketiga, Hari Sumpah Pemuda. Selain, tentunya, masih ada hari penting lainnya seperti Hari Batik Nasional dan Hari Parlemen Indonesia.
Di bulan Oktober, juga ada momen perjalanan politik bagi bangsa Indonesia, yakni pelantikan Presiden RI yang dilakukan setiap tanggal 20 Oktober untuk periode lima tahun sekali.
Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilantik pada 20 Oktober 1999. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2004 untuk periode pertama, dan dilantik kembali menjadi Presiden RI untuk periode kedua, pada 20 Oktober 2009.
Baca Juga: Kopi Pagi: Reformasi (Moral) Politik
Begitu juga dengan Joko Widodo yang dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2014 dan 20 Oktober 2019. Tak terkecuali presiden yang sekarang.
Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden ke-8 RI untuk masa jabatan 2024 -2029 dalam Sidang Paripurna MPR yang diselenggarakan di Gedung Nusantara MPR/DPR RI Jakarta, pada Minggu kliwon, 20 Oktober 2024.
Akankah tanggal pelantikan presiden mengalami perubahan, seiring menguatnya tuntutan adanya reformasi politik? Jawabnya tidak mengalami perubahan, jika mengacu kepada masa kerja presiden sekarang akan berakhir 20 Oktober 2029. Maknanya, pada tanggal tersebut sudah ada pelantikan presiden baru.
Akankah pula pada hari itu akan menjadi momen politik bagi keberlanjutan kepemimpinan nasional yang sekarang? Jawabnya sejarah yang akan membuktikan.
Yang jelas, pada Oktober 2025 tahun ini adalah genap setahun Presiden Prabowo Subianto memimpin bangsa dan negara kita tercinta. Berbagai upaya memajukan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi pengangguran dan kemiskinan telah dilakukan melalui sejumlah program unggulan.
Di tengah beragam pujian dan sanjungan, di sela kepuasan publik, tak sedikit terselip kritik. Ini keniscayaan, sejatinya kritik itu kehendak publik adanya perbaikan atas manfaat program yang sedang berjalan.
