POSKOTA.CO.ID - Beberapa waktu terakhir media sosial diramaikan oleh viralnya daftar 17+8 Tuntutan Rakyat yang disampaikan kepada empat lembaga penting negara, yakni Presiden, DPR, TNI, dan Polri.
Tuntutan ini lahir dari keresahan publik atas berbagai persoalan yang dinilai menghambat kemajuan bangsa.
Masyarakat menilai perlunya perbaikan mendasar dalam tata kelola negara, mulai dari pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, hingga reformasi pelayanan publik.
Selain itu, tuntutan tersebut sekaligus menjadi refleksi bahwa partisipasi rakyat dalam demokrasi masih aktif dan kuat.
Baca Juga: BBM Shell dan BP Kenapa Kosong di SPBU? Konsumen Ramai Mengeluh di Medsos
Fokus Tuntutan terhadap Presiden
Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden memikul tanggung jawab besar dalam menjawab aspirasi rakyat. Isi tuntutan yang ditujukan kepada para penguasa ini menekankan pada:
- Komitmen tegas dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
- Pemulihan ekonomi yang inklusif.
- Penyelesaian kasus besar yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Harapan publik jelas, Presiden diharapkan memimpin dengan integritas, serta memastikan seluruh kebijakan berorientasi pada kesejahteraan rakyat tanpa diskriminasi.
Baca Juga: Arti Resistance Blue, Brave Pink, dan Hero Green Apa? Ini Makna Tiga Warna dalam Satu Perlawanan
Tuntutan kepada DPR
DPR sebagai lembaga legislatif tidak lepas dari sorotan. Masyarakat menekankan agar DPR:
- Bekerja dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi.
- Menjalankan fungsi legislasi yang benar-benar mencerminkan suara rakyat.
- Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pemerintah agar kebijakan tidak merugikan kepentingan umum.
Tuntutan ini menjadi pengingat bahwa DPR bukan hanya "pembuat undang-undang," melainkan representasi rakyat yang harus memperjuangkan kepentingan publik.
Baca Juga: Fitur Live TikTok Hilang dan Kapan Kembali? Ini Alasan Dihapus Sementara
Delapan Tuntutan Khusus untuk TNI dan Polri
TNI dan Polri juga mendapat sorotan khusus. Publik menekankan pentingnya profesionalisme aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya.
Delapan tuntutan khusus kepada dua institusi tersebut mencakup:
- Menjaga profesionalisme dan netralitas.
- Menindak aparat yang terlibat pelanggaran hukum.
- Memperkuat pengawasan internal.
- Menghormati dan menegakkan HAM dalam setiap operasi keamanan.
- Memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat sipil.
- Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan anggota.
- Menjalankan transparansi anggaran.
- Menghormati pranata demokrasi.
Tuntutan ini lahir dari harapan agar aparat benar-benar berperan sebagai penjaga keamanan negara, bukan alat politik.
Uraian 17 Tuntutan Utama Rakyat
Selain delapan tuntutan kepada aparat, berikut 17 poin utama tuntutan yang ditujukan kepada Presiden dan DPR:
- Pemberantasan korupsi menyeluruh.
- Penegakan hukum yang adil dan transparan.
- Demokrasi partisipatif yang kuat.
- Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
- Perlindungan HAM secara konsisten.
- Transparansi dalam pengelolaan APBN.
- Pengentasan kemiskinan.
- Penanganan bencana yang cepat dan responsif.
- Reformasi pendidikan nasional.
- Peningkatan pelayanan kesehatan.
- Pembangunan infrastruktur merata.
- Perlindungan lingkungan hidup.
- Pemenuhan hak pekerja dan buruh.
- Penanganan kebakaran hutan dan lahan.
- Pengawasan ketat terhadap monopoli.
- Peningkatan peran perempuan dan kelompok rentan.
- Pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal.
Viralnya tuntutan ini mendapat sambutan dari berbagai elemen masyarakat secara luas. Banyak pengamat politik menyebutnya sebagai cerminan keresahan rakyat yang nyata.
Harapan besar muncul agar tuntutan ini tidak sekadar menjadi dokumen simbolis, melainkan mampu mendorong aksi nyata pemerintah dan lembaga negara.
Sejumlah tokoh publik bahkan mendorong adanya dialog terbuka antara rakyat dan pemegang kekuasaan.
Sementara itu, pemerintah dan lembaga terkait belum sepenuhnya mengeluarkan sikap resmi, meski beberapa pejabat menyatakan akan menampung aspirasi tersebut.
