Viral 17+8 Tuntutan Rakyat untuk Presiden, DPR, TNI, dan Polri, Ini Isinya

TNI dan Polri juga mendapat sorotan khusus. Publik menekankan pentingnya profesionalisme aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya.

Delapan tuntutan khusus kepada dua institusi tersebut mencakup:

1. Menjaga profesionalisme dan netralitas.
2. Menindak aparat yang terlibat pelanggaran hukum.
3. Memperkuat pengawasan internal.
4. Menghormati dan menegakkan HAM dalam setiap operasi keamanan.
5. Memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat sipil.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan anggota.
7. Menjalankan transparansi anggaran.
8. Menghormati pranata demokrasi.

Tuntutan ini lahir dari harapan agar aparat benar-benar berperan sebagai penjaga keamanan negara, bukan alat politik.

Uraian 17 Tuntutan Utama Rakyat

Selain delapan tuntutan kepada aparat, berikut 17 poin utama tuntutan yang ditujukan kepada Presiden dan DPR:

1. Pemberantasan korupsi menyeluruh.
2. Penegakan hukum yang adil dan transparan.
3. Demokrasi partisipatif yang kuat.
4. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
5. Perlindungan HAM secara konsisten.
6. Transparansi dalam pengelolaan APBN.
7. Pengentasan kemiskinan.
8. Penanganan bencana yang cepat dan responsif.
9. Reformasi pendidikan nasional.
10. Peningkatan pelayanan kesehatan.
11. Pembangunan infrastruktur merata.
12. Perlindungan lingkungan hidup.
13. Pemenuhan hak pekerja dan buruh.
14. Penanganan kebakaran hutan dan lahan.
15. Pengawasan ketat terhadap monopoli.
16. Peningkatan peran perempuan dan kelompok rentan.
17. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal.

Viralnya tuntutan ini mendapat sambutan dari berbagai elemen masyarakat secara luas. Banyak pengamat politik menyebutnya sebagai cerminan keresahan rakyat yang nyata.

Harapan besar muncul agar tuntutan ini tidak sekadar menjadi dokumen simbolis, melainkan mampu mendorong aksi nyata pemerintah dan lembaga negara.

Sejumlah tokoh publik bahkan mendorong adanya dialog terbuka antara rakyat dan pemegang kekuasaan.

Sementara itu, pemerintah dan lembaga terkait belum sepenuhnya mengeluarkan sikap resmi, meski beberapa pejabat menyatakan akan menampung aspirasi tersebut.