POSKOTA.CO.ID - Hari ini tanggal 25 Agustus 2025 sebagai momentum besar bagi gerakan sosial di Indonesia. Dua kabar rencana aksi demonstrasi beredar luas di masyarakat.
Pertama, seruan demo di Gedung DPR RI Jakarta, menyoal tunjangan perumahan Rp50 juta yang diterima anggota DPR. Kedua, rencana Demo Jilid II di Pati, Jawa Tengah, yang sebelumnya ditujukan untuk memprotes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Namun, hingga hari pelaksanaan, keduanya masih menyisakan tanda tanya besar. Benarkah aksi akan digelar? Ataukah hanya gaung isu yang tereduksi oleh dinamika politik? Masyarakat yang awalnya menaruh harapan terhadap perubahan, kini dihadapkan pada keraguan.
Baca Juga: Daftar Rekomendasi HP 2 Jutaan Terbaik 2025 dengan RAM 8GB, Storage 256GB, Baterai Jumbo!
Rencana Aksi di DPR: Ketidakjelasan Penggerak dan Respons Publik
Seruan Viral di Media Sosial
Beberapa hari menjelang 25 Agustus 2025, ajakan demo di Gedung DPR menggema di media sosial. Platform X (Twitter) hingga grup WhatsApp menjadi medium penyebaran paling masif. Ajakan itu mengatasnamakan “Revolusi Rakyat Indonesia”.
Namun, ada kejanggalan yang segera muncul. Tidak ada organisasi buruh, mahasiswa, atau lembaga sipil resmi yang mengonfirmasi keikutsertaan mereka. Seruan tersebut seolah hanya menjadi riak tanpa kepastian.
Penolakan dari Serikat Buruh dan Mahasiswa
Tokoh buruh, Jumhur Hidayat, bahkan melarang anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) untuk ikut serta. Menurutnya, aksi ini tidak jelas tuntutannya dan tidak ada penanggung jawab resmi.
Hal serupa ditegaskan oleh BEM SI Kerakyatan, yang memastikan tidak ada aksi mahasiswa pada 25 Agustus, sebab mereka sudah melakukan unjuk rasa beberapa hari sebelumnya, yakni 21 Agustus 2025.
Publik dan Kekecewaan
Bagi sebagian masyarakat, seruan demo ini sempat memantik harapan. Tunjangan DPR sebesar Rp50 juta dianggap berlebihan, terutama di tengah kesenjangan sosial yang masih nyata. Namun, ketika aksi tak kunjung jelas, masyarakat justru merasa “digantung” dalam kekecewaan.
Demo Pati Jilid II: Antara Perlawanan dan Perdamaian
Aksi Pertama dan Latar Belakang
Di Pati, Jawa Tengah, suasana berbeda sempat tercipta. Aksi demonstrasi pertama menuntut Bupati Sudewo mundur karena kebijakan kenaikan PBB yang dinilai memberatkan rakyat. Massa yang marah kala itu memenuhi jalanan, bahkan berujung pada situasi ricuh.
Sosok Inisiator dan Pembatalan Aksi
Rencana aksi lanjutan pada 25 Agustus digagas oleh Ahmad Husain Hafid, tokoh yang sebelumnya memimpin gelombang protes. Namun, menjelang pelaksanaan, Husain menyatakan membatalkan aksi dengan alasan adanya potensi tunggang politik.
