POSKOTA.CO.ID - Nama Chris Komari belakangan menjadi sorotan di ruang publik, bukan hanya karena posisinya sebagai Ketua Forum Diaspora Indonesia di Amerika Serikat (FDI-AS), tetapi juga karena keberaniannya menyuarakan pandangan terkait isu-isu sensitif di tanah air.
Salah satu topik yang membuat namanya mencuat adalah pernyataannya mengenai polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo, di mana ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi bagi publik.
Bagi Chris, peran diaspora tidak sebatas menjaga identitas budaya Indonesia di luar negeri, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi dan kontrol sosial terhadap kebijakan nasional.
Pandangan ini menempatkan dirinya sebagai sosok yang tidak hanya memahami isu lintas budaya, tetapi juga mampu memengaruhi percakapan publik dari jarak ribuan kilometer.
Baca Juga: Kadisdukcapil Pandeglang Targetkan Seluruh Kecamatan Bisa Rekam E-KTP
Perjalanan Karier: Dari California ke Panggung Nasional
Sebelum menakhodai FDI-AS, Chris Komari telah lebih dahulu membuktikan kemampuannya di dunia politik Amerika Serikat. Ia tercatat dua kali terpilih sebagai anggota City Council di California, masing-masing pada periode 2002 dan 2008.
Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang dinamika pemerintahan lokal, strategi komunikasi politik, dan pengelolaan kepentingan publik di masyarakat multikultural. Keberhasilannya menavigasi politik Amerika menjadi modal berharga ketika ia mulai berkiprah di panggung diaspora.
Keputusannya untuk memimpin Forum Diaspora Indonesia di AS menjadi titik balik yang menguatkan posisinya sebagai juru bicara isu-isu strategis Indonesia di ranah internasional. Ia membangun jejaring lintas sektor—mulai dari akademisi, politisi, hingga pelaku bisnis—untuk memperkuat suara diaspora dalam memengaruhi kebijakan yang berdampak pada masyarakat Indonesia.
Peran Strategis Diaspora dalam Advokasi Publik
Chris Komari melihat diaspora sebagai modal sosial dan politik yang dapat berperan lebih dari sekadar menjaga warisan budaya. Menurutnya, komunitas diaspora memiliki keunggulan dalam akses informasi, jaringan internasional, dan kemampuan advokasi yang dapat menjadi kekuatan pengawas bagi kebijakan pemerintah.
Dalam konteks ini, FDI-AS yang ia pimpin berfungsi bukan hanya sebagai wadah silaturahmi, tetapi juga platform diskusi kebijakan publik yang strategis. Melalui forum ini, isu-isu nasional dapat dibawa ke tingkat global, memancing perhatian media internasional, dan memberi tekanan moral pada pemerintah Indonesia untuk lebih transparan.
Isu Ijazah Jokowi: Ketegasan Sikap dalam Keterbukaan Informasi
Sikap Chris Komari yang tegas terhadap isu ijazah mantan Presiden Jokowi menjadi salah satu momen paling mencolok dalam rekam jejaknya. Ia secara terbuka mengkritik UGM, KPU, dan Bareskrim yang dinilainya tidak bersedia membuka ijazah asli Jokowi kepada publik.
