Meski belum dijelaskan secara teknis detail, secara umum Payment ID akan menjadi identitas tunggal yang merekam informasi penerima bansos — mulai dari data kependudukan, status sosial ekonomi, hingga informasi rekening atau dompet digital. Dengan ID ini, penyaluran bansos nontunai akan lebih akurat karena sistem dapat secara otomatis mencocokkan data penerima dan kebutuhannya.
Sistem ini diprediksi akan terhubung dengan:
- Data Dukcapil (Kependudukan)
- Data Kementerian Sosial (DTKS)
- Sistem perbankan dan dompet digital
- Catatan penerimaan bantuan sebelumnya
Bukan Kompetitor SLIK, Tapi Pelengkap Ekosistem Pembayaran
Beberapa publik mungkin bertanya-tanya, apakah ini berarti Payment ID akan menggantikan sistem seperti SLIK milik OJK? Jawabannya tidak. Dicky Kartikoyono menegaskan bahwa Payment ID adalah pelengkap, bukan pengganti. Fungsinya lebih ke arah sosial, bukan finansial secara umum.
SLIK digunakan untuk menilai kelayakan kredit, sementara Payment ID digunakan untuk memastikan bahwa bantuan sosial diberikan pada yang layak menerimanya, tanpa campur aduk dengan penilaian risiko kredit atau pinjaman.
Tantangan yang Dihadapi
Mengembangkan sistem sebesar ini tidak mudah. Berikut beberapa tantangan yang mungkin dihadapi BI dan pemerintah:
- Ketersediaan data yang akurat dan mutakhir – Banyak warga belum tercatat di DTKS atau memiliki data ganda.
- Keamanan data – Risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi selalu mengintai.
- Integrasi antar lembaga – Harus ada koordinasi kuat antara BI, Kemensos, Dukcapil, bank, dan penyedia layanan digital.
- Edukasi publik – Warga harus tahu dan paham bahwa sistem ini melindungi hak mereka, bukan mengintai kehidupan pribadi.
Masa Depan Payment ID: Potensi Lebih dari Sekadar Bansos
Meski sekarang masih dalam tahap uji coba bansos, potensi Payment ID bisa meluas ke berbagai sektor. Berikut beberapa kemungkinan implementasi jangka panjang:
- Subsidi energi (listrik, BBM)
- Bantuan pendidikan dan beasiswa
- Pemantauan jaminan kesehatan masyarakat miskin
- Pemberdayaan UMKM berbasis data sosial ekonomi
Dengan satu sistem yang komprehensif, pemerintah bisa mengambil keputusan berbasis data, bukan asumsi. Ini penting dalam menyusun kebijakan sosial yang responsif dan adil.
Lebih dari sekadar proyek digital, Payment ID adalah bentuk investasi sosial jangka panjang. Sistem ini bisa menjadi fondasi baru bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, keberhasilan Payment ID bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan — dari regulator, pemerintah daerah, hingga masyarakat penerima manfaat.
Jika dijalankan dengan integritas dan pengawasan ketat, Payment ID bukan hanya sistem baru. Ia bisa menjadi simbol baru keadilan sosial berbasis teknologi.
