POSKOTA.CO.ID - Jika mencuat pertanyaan, bukankah bansos alat politik? Jawabnya jelas, bukan.
Maksudnya bansos bukanlah alat politik. Bansos diberikan kepada mereka yang berhak menerima manfaat dari bansos.
Untuk bansos pangan misalnya, sebagaimana data BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah penerima lebih dari 73 juta keluarga.
Bansos diberikan kepada keluarga pra sejahtera,keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan , yang masih memerlukan bantuan pangan, dengan beragam latar belakang. Bukan satu ragam latar belakang dukungan politik.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Tangis Bahagia Sang Bunda
Cukup beralasan jika berbagai kalangan, tak terkecuali Wakil menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengingatkan bahwa bansos tidak boleh dijadikan alat politik.
Seperti diberitakan, mekanisme penyaluran bansos yang dikelola Kemensos diberikan melalui transfer langsung kepada keluarga penerima manfaat. Dengan mekanisme semacam ini, menurut Wamensos, dapat menutup peluang bansos dijadikan alat politik.
“Kalau melihat mekanisme penyaluran melalui transfer langsung yang diterima oleh keluarga penerima manfaat, sepertinya sulit bansos diutak – atik jadi alat politik, “ kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya mas Bro dan bang Yudi.
“Yang sering diutak – atik bukan mekanisme penyaluran, tetapi daftar penerima manfaat bansos,” kata Yudi.
“Maksudnya, daftar yang diajukan bukan sepenuhnya warga yang memang betul – betul memerlukan bantuan. Ada kalanya karena punya kedekatan hubungan, namanya masuk daftar penerima bansos, meski sejatinya tidak membutuhkan,” kata Heri.
Baca Juga: Obrolan Warteg : Hijrah Menjadi Lebih baik
