POSKOTA.CO.ID - Baru-baru ini, wali murid asal Kabupaten Bekasi bernama Adhel Setiawan viral usai melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pada Kamis, 5 Juni 2025.
Alasan laporan itu berkaitan dengan program kontroversial yang diterapkan Dedi, yakni pengiriman anak-anak sekolah ke barak militer sebagai bentuk pembinaan karakter.
Adhel menilai kebijakan tersebut melanggar hak-hak anak dan tidak sesuai dengan pendekatan pendidikan yang manusiawi.
Dalam laporannya, Adhel menyebut bahwa, program tersebut telah melanggar Pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak.
Pasal tersebut secara tegas melarang pelibatan anak dalam kegiatan militer dalam bentuk apa pun.
"Salah satu pasal yang kami masukkan itu di UU Perlindungan Anak, Pasal 76H. Itu jelas melarang pelibatan anak-anak dalam aktivitas militer," ujar Adhel dalam pernyataannya.
Ia juga menyatakan, kebijakan tersebut mencerminkan pemerintahan yang otoriter, bukan negara hukum.
"Dedi Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Semau-maunya dia saja," imbuhnya.
Langkah hukum yang diambil Adhel ternyata bukan yang pertama. Sebelum membuat laporan pidana ke Bareskrim, ia lebih dulu melayangkan aduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 8 Mei 2025.
Namun, karena merasa tidak mendapat tanggapan yang memadai dari lembaga tersebut, ia memilih membawa kasus ini ke ranah pidana.
Respons Gubernur Dedi Mulyadi
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan kesiapannya menghadapi proses hukum.
Ia menjelaskan bahwa, tujuan dari program barak militer bukanlah untuk menghukum secara fisik, melainkan sebagai upaya membentuk karakter disiplin dan etika anak-anak.
Menurut Dedi, program ini lahir sebagai solusi atas menurunnya moral dan etika siswa di berbagai sekolah.
Dia juga menyesalkan bila ada pihak yang salah paham terhadap maksud dan tujuan dari program tersebut.
Baca Juga: Heboh! Dedi Mulyadi Janji Bonus Rp1 M untuk Pemain Persib, Dari Mana Asal Dananya?
Siapa Adhel Setiawan?
Adhel Setiawan sendiri bukan tokoh politik maupun pejabat publik. Ia adalah orang tua murid asal Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dan juga seorang advokat.
Dirinya menjabat sebagai Managing Partner di firma hukum Defacto & Partners Law Office, sebagaimana tercantum dalam situs resmi firma tersebut.
Adhel adalah lulusan Sarjana Hukum dan aktif di berbagai organisasi mahasiswa.
Ia pernah menjabat sebagai Ketua Forum Silaturahmi Alumni (FSA) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lintas Generasi.
Nama Adhel Setiawan sempat mencuat dalam beberapa isu hukum nasional. Pada tahun 2016, dirinya sempat melaporkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas pernyataan "lebaran kuda".
Akibat laporan itu, dia bahkan dilaporkan balik oleh Partai Demokrat.
Tahun berikutnya, ia bersama FSA HMI kembali menyoroti Partai Demokrat dengan melayangkan somasi terkait dugaan caleg partai tersebut yang menggunakan ijazah palsu.
.jpeg)
