Menteri Budi Arie Diduga Terlibat dalam Kasus Judi Online, Pengamat Politik: Ujian Terberat bagi Presiden Prabowo

Senin 19 Mei 2025, 11:50 WIB
Ilustrasi judi online. (Sumber: PxHere)

Ilustrasi judi online. (Sumber: PxHere)

POSKOTA.CO.ID – Pengamat politik Rocky Gerung menyebut penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi sebagai ujian terberat Presiden Prabowo Subianto di awal masa pemerintahannya.

Dalam perbincangan bersama jurnalis senior Hersubeno Arief, Rocky menyoroti sejumlah kasus besar yang dinilai menguap tanpa kejelasan tindak lanjut hukum, meski telah menjadi sorotan publik.

Salah satu kasus yang dibahas adalah dugaan keterlibatan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie dalam kasus judi online.

Dalam persidangan yang tengah berlangsung, salah satu tersangka mengaku adanya pembagian imbalan sebesar 50 persen kepada pihak tertentu agar situs judi tidak ditutup.

Baca Juga: Persib Juara, Presiden Prabowo Hingga Kluivert Diundang ke Perayaan Megah Liga 1

"Soal-soal judi yang menyangkut Menteri Budi Arie sudah terbuka dan itu menuntut kejelasan bahwa fakta-fakta persidangan menunjukkan ada pembagian uang dalam upaya untuk melanjutkan perjudian online ini," ujar Rocky pada Minggu, 18 Mei 2025, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.

Selain itu, Rocky juga menyoroti kasus tambahan kuota haji yang menyeret nama mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Meski sebelumnya diselidiki secara serius, kasus tersebut dinilai berhenti begitu saja tanpa tindak lanjut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ada juga kasus yang sudah begitu lama lalu hilang, misalnya kasus dana haji yang menyangkut Menteri Agama itu. Kondisi psikologi publik hari ini adalah menuntut kejelasan kasus-kasus ini karena terucap dari dalam banyak pidato Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi," ujar Rocky.

Baca Juga: Soroti Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran, Muhammad Hasyim Singgung Soal YouTube Wapres

Rocky menilai bahwa publik menantikan konsistensi dari Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi secara menyeluruh, termasuk terhadap kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau tokoh yang dekat dengan kekuasaan.

"Kita mau tuntut sebetulnya semacam kejelasan, apakah kasus-kasus ini sama-sama dalam kualitas pemikiran Presiden Prabowo, apakah semua kasus korupsi harus dituntaskan atau sekadar diucapkan untuk diperlihatkan kepada publik," ucap Rocky.

Ia juga mengkritik warisan pemerintahan sebelumnya, dengan menyebut adanya sikap permisif terhadap berbagai dugaan korupsi yang bahkan melibatkan keluarga Presiden Joko Widodo.

"Kita mau lihat latar belakang korupsi ini adalah permisiveness dari Presiden Jokowi di era dia memerintah. Contoh, dugaan money laundering, itu semua pernah beredar di dalam pemerintahan tapi kemudian hilang sebagai kasus," kata Rocky.

Baca Juga: Fakta Menarik Sapi Simmental, Hewan Kurban Pilihan Presiden Prabowo sebagai Kurban Idul Adha 1446 H

Dalam pandangannya, jika Presiden Prabowo ingin benar-benar menegakkan pemerintahan yang bersih dan birokrasi yang efisien, maka kejelasan dan ketegasan terhadap kasus-kasus ini harus ditunjukkan dalam waktu dekat, setidaknya sebelum akhir Juni.


Berita Terkait


News Update