Menurut keterangan yang disampaikan anak-anak korban, ayah mereka telah bekerja secara resmi membantu TNI dalam beberapa operasi logistik dan teknis. Hal ini memperkuat klaim bahwa korban tidak hadir secara ilegal atau dengan niat melanggar hukum.
Namun demikian, pihak TNI sendiri belum memberikan klarifikasi publik secara utuh mengenai keterlibatan resmi atau informal masyarakat sipil dalam operasi pemusnahan amunisi tersebut.
Dedi Mulyadi: Janji Moral untuk Anak-anak Korban
Dedi Mulyadi, yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 2024, menunjukkan respons cepat terhadap tragedi ini.
Ia menemui langsung keluarga korban dan menyampaikan belasungkawa serta komitmen untuk menjamin masa depan pendidikan anak-anak korban.
“Saya akan tanggung jawab penuh atas pendidikan mereka, dari SD sampai kuliah. Itu janji saya,” ujar Dedi dalam video yang kini sudah ditonton lebih dari satu juta kali.
Pernyataan ini disambut haru oleh keluarga korban dan netizen yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk empati nyata dari pemerintah daerah.
Masyarakat Indonesia, yang selama ini terbiasa dengan narasi konflik sipil-militer, kini mendapatkan sisi lain dari tragedi Garut.
Di tengah polemik dan kabar simpang siur, suara jernih dari keluarga korban membuka harapan untuk pemulihan dan keadilan.
Salah satu tokoh masyarakat Garut, Ustaz Endang, menyampaikan:
“Tragedi ini jangan dijadikan ajang saling menyalahkan. Kita harus bantu anak-anak korban yang masih kecil agar bisa sekolah tinggi dan tidak trauma selamanya.”
Baca Juga: Elkan Baggott Ada di Bali, Ikut TC Timnas Indonesia?
Evaluasi dan Akuntabilitas: Apa yang Harus Diperbaiki?
Kasus ini membuka kembali pentingnya prosedur keamanan dalam penanganan material berbahaya oleh institusi militer. Beberapa poin yang perlu ditinjau kembali antara lain:
- Penetapan zona steril untuk pemusnahan amunisi
- Sistem koordinasi dengan masyarakat sekitar
- Keterlibatan pihak sipil secara legal dalam operasi militer
- Penanganan informasi dan klarifikasi publik yang lebih transparan
