RUU Perampasan Aset Disahkan 19 November 2026? Cek Jadwal dan Isi Poin Pentingnya

Rabu 18 Nov 2026, 17:14 WIB
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset yang segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR. (Sumber: Instagram/@sufmi_dasco)
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset yang segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR. (Sumber: Instagram/@sufmi_dasco)

POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset siap dibawa ke pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.

Agenda tersebut menjadi tahapan lanjutan setelah pembahasan tingkat I antara Komisi III DPR dan pemerintah dinyatakan rampung.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco setelah rapat panitia kerja (Panja) terakhir terkait RUU Perampasan Aset di ruang rapat Badan Legislasi DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 18 November 2026.

Rampungnya pembahasan tingkat I menandai bahwa proses penyusunan regulasi tersebut telah memasuki tahap akhir di lingkungan DPR.

Selanjutnya, kata dia, rancangan undang-undang itu akan dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.

"Pada hari ini, Komisi III DPR dan pihak pemerintah telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam finalisasi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainn

Dasco menjelaskan, proses pembahasan RUU Perampasan Aset turut melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Komisi III DPR RI sendiri telah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) sebanyak 87 kali untuk menghimpun pandangan, masukan, serta aspirasi dari masyarakat, organisasi, dan sejumlah pihak terkait.

Lebih lanjut, Dasco menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses pembentukan RUU Perampasan Aset berlangsung.

"Sehingga rancangan undang-undang ini dapat diselesaikan menjadi undang-undang dengan baik," ujarnya.

Lantas, apakah RUU Perampasan Aset akan disahkan pada 19 November 2026?

Apa saja poin penting yang diatur dalam rancangan undang-undang tersebut? Simak jadwal rapat paripurna informasinya lebih lanjut.

Baca Juga: Rincian Biaya Admin BCA, Bank Mandiri, BRI dan BNI Terbaru, Mana yang Paling Murah?

RUU Perampasan Aset Kapan Disahkan?

Pertanyaan mengenai kapan RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang mulai mendapat perhatian setelah DPR dan pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat I pada Rabu, 18 November 2026.

Berdasarkan keterangan Sufmi Dasco Ahmad, rancangan regulasi tersebut akan dibawa ke pembahasan tingkat II melalui Rapat Paripurna DPR RI.

Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis besok, 19 November 2026.

Rapat paripurna menjadi tahapan penting dalam proses legislasi karena DPR akan melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang setelah seluruh materi diselesaikan pada pembicaraan tingkat I.

Dengan demikian, RUU Perampasan Aset dijadwalkan memasuki tahap pengambilan keputusan di rapat paripurna pada 19 November 2026 untuk disahkan menjadi undang-undang.

Adapun proses pembahasannya telah berlangsung sejak September 2025. Selama periode tersebut, Komisi III DPR bersama pemerintah membahas berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana.

Pembahasan juga melibatkan masyarakat dan para ahli melalui puluhan kali RDPU.

Meski demikian, jadwal pengesahan tersebut tetap perlu dibedakan dari waktu mulai berlakunya undang-undang.

Setelah memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna, masih terdapat tahapan administratif sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Live Skor SOOP vs Hyundai Hillstate Pukul 17.00 WIB, Cek Jumlah Poin Megawati Hangestri

Poin-Poin Penting dalam RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset memuat sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan mekanisme perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Pembahasannya mencakup prinsip hukum, ruang lingkup tindak pidana, proses penyitaan, perlindungan pihak ketiga, hingga pengawasan terhadap pengelolaan aset.

Berikut 10 poin penting yang menjadi pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset.

1. Prinsip dan Asas Hukum Perampasan Aset

Poin pertama berkaitan dengan judul, prinsip, serta asas hukum yang menjadi landasan pelaksanaan perampasan aset.

Pengaturan ini diarahkan untuk memastikan mekanisme perampasan aset dapat berjalan secara efektif dan proporsional.

Selain itu, aspek akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia juga menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi.

Artinya, proses perampasan aset harus memiliki dasar hukum yang jelas serta memperhatikan hak-hak pihak yang berkaitan dengan aset tersebut.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana yang Dapat Dikenai Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset juga membahas ruang lingkup tindak pidana, jenis aset, nilai, serta kriteria harta kekayaan yang dapat dikenai mekanisme perampasan.

Cakupannya tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana lainnya sesuai ketentuan yang diatur dalam rancangan undang-undang.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan menimbulkan kerugian bagi banyak masyarakat.

Contohnya meliputi investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang memiliki banyak korban.

Pengaturan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pengembalian aset kepada masyarakat yang dirugikan.

3. Ancaman Pidana terhadap Pelaku Tetap Berlaku

Poin berikutnya menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap dapat dikenai hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan, pengaturan tersebut turut menegaskan keberlakuan ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, perampasan aset dan penjatuhan hukuman pidana merupakan dua aspek yang tetap diperhatikan dalam penanganan tindak pidana.

4. Pembagian Kewenangan dalam Proses Perampasan Aset

RUU ini juga mengatur pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana.

Tahapannya mencakup proses penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di persidangan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Pengaturan tersebut diperlukan agar setiap tahapan memiliki prosedur dan pihak yang bertanggung jawab secara jelas.

Selain itu, mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau non-conviction based asset forfeiture menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam pembahasan regulasi tersebut.

5. Perlindungan terhadap Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik

Aspek perlindungan hukum terhadap pihak ketiga juga menjadi salah satu poin penting dalam RUU Perampasan Aset.

Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada pihak yang memiliki hubungan hukum dengan aset, tetapi tidak terlibat dalam tindak pidana yang menjadi dasar perampasan.

Perlindungan tersebut tetap disertai pengaturan mengenai beban pembuktian dan kesempatan yang cukup bagi pihak terkait untuk mempertahankan haknya.

Dengan adanya ketentuan ini, proses perampasan aset diharapkan tidak merugikan pihak lain yang secara sah memiliki atau menguasai harta kekayaan tersebut.

6. Pengembalian Aset kepada Korban Tindak Pidana

RUU Perampasan Aset turut menekankan pentingnya pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara optimal.

Pengaturan ini menjadi perhatian karena tindak pidana tertentu dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, terutama ketika melibatkan banyak korban.

Melalui mekanisme yang diatur dalam rancangan undang-undang tersebut, aset yang berhasil dirampas diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemulihan kerugian korban maupun kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian, pengelolaan aset hasil tindak pidana tidak hanya berorientasi pada proses penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan kerugian.

7. Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana

Poin selanjutnya berkaitan dengan tugas dan kewenangan badan yang bertanggung jawab mengelola aset terkait tindak pidana.

Pengelolaan tersebut mencakup sejumlah tahapan, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Keberadaan badan yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan aset diperlukan untuk memastikan harta kekayaan yang telah dirampas tetap terjaga nilainya.

Selain itu, pengelolaan aset juga harus dilakukan secara profesional dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.

8. Pengawasan oleh Badan Independen

RUU Perampasan Aset juga memasukkan aspek pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset.

Pengawasan tersebut dilakukan oleh badan independen untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Aspek ini menjadi penting karena proses perampasan aset melibatkan kewenangan yang besar, mulai dari penelusuran hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Melalui mekanisme pengawasan, pelaksanaan aturan diharapkan dapat berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

9. Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan

Pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum juga menjadi salah satu materi pembahasan.

Ketentuan ini diarahkan agar mekanisme perampasan aset tidak digunakan sebagai sarana untuk kepentingan tertentu di luar tujuan penegakan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan batas kewenangan, prosedur yang jelas, serta mekanisme pengawasan terhadap setiap tindakan yang dilakukan aparat.

Pengaturan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang.

10. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi

Poin terakhir berkaitan dengan penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset.

Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam proses pencatatan, pemantauan, penyimpanan, serta pengelolaan aset hasil tindak pidana.

Sistem informasi yang terintegrasi juga dapat membantu memastikan setiap tahapan pengelolaan aset terdokumentasi dengan baik.

Dengan demikian, pengawasan terhadap aset yang dirampas dapat dilakukan secara lebih terukur dan meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.


Berita Terkait


News Update