Poin berikutnya menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap dapat dikenai hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bahkan, pengaturan tersebut turut menegaskan keberlakuan ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, perampasan aset dan penjatuhan hukuman pidana merupakan dua aspek yang tetap diperhatikan dalam penanganan tindak pidana.
4. Pembagian Kewenangan dalam Proses Perampasan Aset
RUU ini juga mengatur pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana.
Tahapannya mencakup proses penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di persidangan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Pengaturan tersebut diperlukan agar setiap tahapan memiliki prosedur dan pihak yang bertanggung jawab secara jelas.
Selain itu, mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau non-conviction based asset forfeiture menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam pembahasan regulasi tersebut.
5. Perlindungan terhadap Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik
Aspek perlindungan hukum terhadap pihak ketiga juga menjadi salah satu poin penting dalam RUU Perampasan Aset.
Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada pihak yang memiliki hubungan hukum dengan aset, tetapi tidak terlibat dalam tindak pidana yang menjadi dasar perampasan.
Perlindungan tersebut tetap disertai pengaturan mengenai beban pembuktian dan kesempatan yang cukup bagi pihak terkait untuk mempertahankan haknya.
Dengan adanya ketentuan ini, proses perampasan aset diharapkan tidak merugikan pihak lain yang secara sah memiliki atau menguasai harta kekayaan tersebut.
