POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset siap dibawa ke pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.
Agenda tersebut menjadi tahapan lanjutan setelah pembahasan tingkat I antara Komisi III DPR dan pemerintah dinyatakan rampung.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco setelah rapat panitia kerja (Panja) terakhir terkait RUU Perampasan Aset di ruang rapat Badan Legislasi DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 18 November 2026.
Rampungnya pembahasan tingkat I menandai bahwa proses penyusunan regulasi tersebut telah memasuki tahap akhir di lingkungan DPR.
Selanjutnya, kata dia, rancangan undang-undang itu akan dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.
"Pada hari ini, Komisi III DPR dan pihak pemerintah telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam finalisasi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainn
Dasco menjelaskan, proses pembahasan RUU Perampasan Aset turut melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Komisi III DPR RI sendiri telah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) sebanyak 87 kali untuk menghimpun pandangan, masukan, serta aspirasi dari masyarakat, organisasi, dan sejumlah pihak terkait.
Lebih lanjut, Dasco menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses pembentukan RUU Perampasan Aset berlangsung.
"Sehingga rancangan undang-undang ini dapat diselesaikan menjadi undang-undang dengan baik," ujarnya.
Lantas, apakah RUU Perampasan Aset akan disahkan pada 19 November 2026?
