Pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum juga menjadi salah satu materi pembahasan.
Ketentuan ini diarahkan agar mekanisme perampasan aset tidak digunakan sebagai sarana untuk kepentingan tertentu di luar tujuan penegakan hukum.
Oleh karena itu, diperlukan batas kewenangan, prosedur yang jelas, serta mekanisme pengawasan terhadap setiap tindakan yang dilakukan aparat.
Pengaturan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang.
10. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi
Poin terakhir berkaitan dengan penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset.
Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam proses pencatatan, pemantauan, penyimpanan, serta pengelolaan aset hasil tindak pidana.
Sistem informasi yang terintegrasi juga dapat membantu memastikan setiap tahapan pengelolaan aset terdokumentasi dengan baik.
Dengan demikian, pengawasan terhadap aset yang dirampas dapat dilakukan secara lebih terukur dan meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
