RUU Perampasan Aset Disahkan 19 November 2026? Cek Jadwal dan Isi Poin Pentingnya

Rabu 18 Nov 2026, 17:14 WIB
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset yang segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR. (Sumber: Instagram/@sufmi_dasco)
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset yang segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR. (Sumber: Instagram/@sufmi_dasco)

Pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum juga menjadi salah satu materi pembahasan.

Ketentuan ini diarahkan agar mekanisme perampasan aset tidak digunakan sebagai sarana untuk kepentingan tertentu di luar tujuan penegakan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan batas kewenangan, prosedur yang jelas, serta mekanisme pengawasan terhadap setiap tindakan yang dilakukan aparat.

Pengaturan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang.

10. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi

Poin terakhir berkaitan dengan penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset.

Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam proses pencatatan, pemantauan, penyimpanan, serta pengelolaan aset hasil tindak pidana.

Sistem informasi yang terintegrasi juga dapat membantu memastikan setiap tahapan pengelolaan aset terdokumentasi dengan baik.

Dengan demikian, pengawasan terhadap aset yang dirampas dapat dilakukan secara lebih terukur dan meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.


Berita Terkait


News Update