RUU Perampasan Aset Disahkan 19 November 2026? Cek Jadwal dan Isi Poin Pentingnya

Rabu 18 Nov 2026, 17:14 WIB
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset yang segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR. (Sumber: Instagram/@sufmi_dasco)
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset yang segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR. (Sumber: Instagram/@sufmi_dasco)

RUU Perampasan Aset memuat sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan mekanisme perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Pembahasannya mencakup prinsip hukum, ruang lingkup tindak pidana, proses penyitaan, perlindungan pihak ketiga, hingga pengawasan terhadap pengelolaan aset.

Berikut 10 poin penting yang menjadi pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset.

1. Prinsip dan Asas Hukum Perampasan Aset

Poin pertama berkaitan dengan judul, prinsip, serta asas hukum yang menjadi landasan pelaksanaan perampasan aset.

Pengaturan ini diarahkan untuk memastikan mekanisme perampasan aset dapat berjalan secara efektif dan proporsional.

Selain itu, aspek akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia juga menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi.

Artinya, proses perampasan aset harus memiliki dasar hukum yang jelas serta memperhatikan hak-hak pihak yang berkaitan dengan aset tersebut.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana yang Dapat Dikenai Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset juga membahas ruang lingkup tindak pidana, jenis aset, nilai, serta kriteria harta kekayaan yang dapat dikenai mekanisme perampasan.

Cakupannya tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana lainnya sesuai ketentuan yang diatur dalam rancangan undang-undang.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan menimbulkan kerugian bagi banyak masyarakat.

Contohnya meliputi investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang memiliki banyak korban.

Pengaturan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pengembalian aset kepada masyarakat yang dirugikan.

3. Ancaman Pidana terhadap Pelaku Tetap Berlaku


Berita Terkait


News Update