POSKOTA.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) usulkan Larangan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tangkapan layar dokumen kependudukan untuk berbagai kepentingan administrasi di Indonesia.
RUU Adminduk Bakal Atur Larangan Meminta Fotokopi KTP
Usulan larangan fotokopi KTP ini dilontarkan oleh Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima dalam Rapat Kerja Tingkat I pada Senin, 16 November 2026.
Menurutnya, di Indoensia sebenarnya sudah mengenal nomor identitas tunggal, tetapi penerapannya belum optimal. Masyarakat masih memegang aneka nomor mulai dari NIK, KK, pasport, hingga SIM. Banyaknya data yang terpisah dan diduplikasi bisa menimbulkan ketidaksinkronan yang akhirnya dapat merugikan masyarakat.
“Larangan meminta fotokopi atau tangkapan gambar diganti verifikasi dengan alat baca digital”, ujarnya.
Dalam RUU Adminduk direncanakan akan merevisi persoalan ini menjadikan NIK sebagai basis Single Identity Number (SIN). Sudah banyak negara lain yang memakai sistem ini seperti Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi.
Baca Juga: Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan tanpa Fotokopi KTP
Sistem ini membuat warga hanya akan memakai satu identitas untuk semua jenis keperluan dan layanan. Dengan begitu, langkah ini akan memangkas birokrasi dan tidak terbebani oleh tumpukan dokumen secara fisik.
Pokok RUU Administrasi Kependudukan
Berikut poin-poin pokok dalam RUU Adminduk yang disampaikan oleh Ketua Panitia Kerja, Aria Bima.
- Pemerintah wajib menyelenggarakan layanan, tidak lagi menunggu penduduk datang.
- NIK sebagai SIN untuk semua layanan.
- Integrasi NIK lewat interoperabilitas berbasis SIAK dengan pengaturan hak akses dan kewajiban data balikan.
- Pemanfaatan data kependudukan terintegrasi termasuk KTP elektronik atau IKD.
- Perlindungan data dan dokumen termasuk larangan meminta fotokopi atau tangkapan gambar diganti verifikasi dengan alat baca digital.
- Nomor identitas non kependudukan bagi WNI di luar negeri.
- Identitas anak sebagai sebagai dokumen resmi anak di bawah 17 tahun yang belum kawin.
- IKD sebagai representatif digital KTP elektronik dan dokumen lainnya.
- Pengawasan internal dan eksternal, termasuk keamanan data.
- Pengaduan langsung maupun melalui sistem pengaduan nasional.
- Pendanaan dari APBN, APBD, BNPB diprioritaskan bagi pengembangan layanan.
- Sanksi administratif bagi penyelenggara dan pengguna yang melanggar integrasi data SIAK. (M5)
Baca Juga: Cara Buat KTP Digital 2026 Mudah, Ini Syarat dan Langkah Aktivasinya
