RUU Perampasan Aset turut menekankan pentingnya pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara optimal.
Pengaturan ini menjadi perhatian karena tindak pidana tertentu dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, terutama ketika melibatkan banyak korban.
Melalui mekanisme yang diatur dalam rancangan undang-undang tersebut, aset yang berhasil dirampas diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemulihan kerugian korban maupun kepentingan masyarakat luas.
Dengan demikian, pengelolaan aset hasil tindak pidana tidak hanya berorientasi pada proses penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan kerugian.
7. Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana
Poin selanjutnya berkaitan dengan tugas dan kewenangan badan yang bertanggung jawab mengelola aset terkait tindak pidana.
Pengelolaan tersebut mencakup sejumlah tahapan, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Keberadaan badan yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan aset diperlukan untuk memastikan harta kekayaan yang telah dirampas tetap terjaga nilainya.
Selain itu, pengelolaan aset juga harus dilakukan secara profesional dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.
8. Pengawasan oleh Badan Independen
RUU Perampasan Aset juga memasukkan aspek pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset.
Pengawasan tersebut dilakukan oleh badan independen untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Aspek ini menjadi penting karena proses perampasan aset melibatkan kewenangan yang besar, mulai dari penelusuran hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
Melalui mekanisme pengawasan, pelaksanaan aturan diharapkan dapat berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
