POSKOTA.CO.ID - Kabar mengenai pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 untuk pekerja periode Oktober–Desember 2026 mulai menjadi perhatian karyawan dan pegawai. Bantuan ini direncanakan diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga totalnya mencapai Rp900.000 untuk setiap penerima.
Program tersebut diproyeksikan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja. Namun, hingga informasi dalam materi ini disusun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum mengumumkan tanggal pencairan, persyaratan final, maupun mekanisme penyaluran BSU periode tersebut.
Artinya, pekerja belum bisa memastikan kapan dana bantuan akan masuk ke rekening. Rencana pemberian bantuan juga perlu dibedakan dari keputusan resmi pemerintah mengenai pelaksanaan program.
Sambil menunggu kepastian, karyawan dapat mulai memeriksa status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan data kependudukan tidak bermasalah.
Jadwal Pencairan BSU Rp900 Ribu Oktober–Desember 2026
Skema bantuan yang direncanakan menggunakan perhitungan Rp300.000 setiap bulan selama tiga bulan. Jika disalurkan sekaligus, penerima berpeluang memperoleh total Rp900.000.
Meski demikian, belum ada kepastian mengenai tanggal transfer maupun bank yang akan digunakan sebagai penyalur. Pekerja sebaiknya tidak langsung mempercayai informasi tanggal pencairan yang beredar di media sosial tanpa pengumuman resmi Kemnaker.
Selain jadwal, pemerintah juga perlu memastikan mekanisme verifikasi dan penetapan penerima sebelum penyaluran dilakukan.
Syarat Penerima BSU 2026, Apakah Harus Punya BPJS Ketenagakerjaan?
Persyaratan BSU Oktober–Desember 2026 belum diumumkan secara final. Namun, ketentuan pada program sebelumnya dapat menjadi gambaran awal bagi pekerja untuk memeriksa kelengkapan administrasi.
Beberapa kriteria yang pernah diterapkan antara lain:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah (PU).
- Memiliki gaji paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sesuai batas upah yang ditentukan.
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri.
- Tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.
Perlu diingat, ketentuan tersebut mengacu pada penyaluran sebelumnya dan belum tentu berlaku sama untuk BSU 2026. Memenuhi kriteria awal juga tidak otomatis membuat seseorang ditetapkan sebagai penerima.
Cara Cek Status BPJS Ketenagakerjaan untuk Persiapan BSU
Status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu hal yang dapat diperiksa pekerja sejak dini. Berikut beberapa cara untuk mengecek keaktifan kepesertaan:
Aplikasi JMO: Login ke Jamsostek Mobile, kemudian periksa profil atau kartu digital untuk melihat informasi kepesertaan.
Situs BPJS Ketenagakerjaan: Akses layanan resmi melalui sso.bpjsketenagakerjaan.go.id dan ikuti petunjuk login.
Contact Center 175: Hubungi layanan BPJS Ketenagakerjaan apabila mengalami kendala saat mengakses aplikasi atau situs.
Kantor cabang: Datangi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dengan membawa KTP dan dokumen pendukung.
Selain memeriksa kepesertaan, pastikan nama, NIK, dan data rekening sesuai dengan identitas resmi.
Cara Cek Penerima BSU melalui Situs Kemnaker
Pada penyaluran sebelumnya, pengecekan penerima BSU dapat dilakukan melalui situs bsu.kemnaker.go.id.
Pekerja biasanya diminta memasukkan 16 digit NIK sesuai KTP, mengisi kode keamanan, kemudian menekan tombol "Cek Status".
Namun, layanan tersebut belum dipastikan kembali digunakan untuk program Oktober–Desember 2026. Pekerja perlu menunggu informasi pembukaan pengecekan dari Kemnaker.
Baca Juga: Shin Tae-yong Sakit Apa? Ini Kondisi Terkini Pelatih Persija Jakarta Jelang Lawan Persebaya di JIS
Apakah Gaji di Bawah Rp3,5 Juta Pasti Mendapat BSU?
Belum tentu. Penghasilan di bawah Rp3,5 juta bukan satu-satunya penentu penerimaan bantuan. Pada program sebelumnya, pemerintah juga mempertimbangkan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan kriteria pekerjaan.
Begitu pula pekerja yang belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Mereka belum tentu memenuhi persyaratan apabila ketentuan kepesertaan aktif kembali diterapkan.
Karena itu, karyawan dan pegawai sebaiknya tidak terburu-buru menyimpulkan dirinya sebagai penerima BSU Rp900.000. Kepastian mengenai jadwal, persyaratan, dan mekanisme pencairan tetap menunggu keputusan resmi pemerintah.
Sambil menunggu pengumuman, pastikan data kependudukan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tetap sesuai. Pantau informasi melalui kanal resmi Kemnaker agar tidak terjebak kabar pencairan yang belum terkonfirmasi.
