POSKOTA.CO.ID - Universitas Nasional (UNAS) bekerja sama dengan Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya sukses menggelar Konferensi Internasional Peradaban Melayu Dunia II di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Selasa, 3 November 2026. Mengusung tema “Memperkukuh Potensi Budaya Melayu dalam Menghadapi Cabaran Geopolitik Dunia Baru”, forum internasional ini dihadiri oleh 250 peserta secara langsung serta menghadirkan jajaran pejabat tinggi dan akademisi dari kedua negara.
Konferensi ini menegaskan bahwa kebudayaan dan nilai sejarah rumpun Melayu bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan fondasi strategis dan instrumen diplomasi dalam menghadapi ketimpangan digital, perubahan iklim, hingga dinamika multipolarisme global.
Selat Melaka dan Peradaban Melayu sebagai Pemersatu
Yang di-Pertua Dewan Negara Parlimen Malaysia, Dato Sri Awang Bemee bin Awang Ali Basah, menegaskan pentingnya mengubah cara pandang terhadap kawasan perairan Asia Tenggara. Menurutnya, perairan dan selat di kawasan ini sejak era Majapahit dan Kesultanan Melaka berfungsi sebagai ruang pemersatu warisan budaya dan ilmu pengetahuan, bukan pembatas geografis.
"Keterhubungan negara-negara rumpun Melayu seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Thailand harus menjadi fondasi untuk memperluas kerja sama antarbangsa. Geopolitik seharusnya menjadi instrumen kolaborasi, bukan pemicu perpecahan di tengah persaingan rantai pasok global dan ketimpangan digital," ujarnya.
Baca Juga: Unas Anugerahkan Gelar Profesor Kehormatan kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon
Senada dengan hal tersebut, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menyebut peradaban Melayu sebagai identitas bersama yang krusial bagi ketahanan kawasan dan hubungan diplomasi Indonesia-Malaysia.
Fadli Zon mendorong agar kedekatan sejarah ini diterjemahkan ke dalam agenda kerja sama konkret.
“Kedekatan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kerja sama konkret melalui nominasi bersama Warisan Budaya Takbenda UNESCO, pertukaran seniman, budayawan, dan akademisi, kolaborasi riset, digitalisasi manuskrip, dokumentasi tradisi lisan, pengembangan aksara Jawi, serta sinergi industri kreatif, khususnya film dan musik,” ucap Fadli.
Lebih lanjut, Fadli Zon menyoroti pentingnya kepemimpinan institusi dan kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi, kesenjangan digital, ketimpangan dalam rantai pasok (supply chain), perubahan iklim, hingga ketidakpastian geopolitik.
Baca Juga: Menteri Kebudayaan Fadli Zon Berduka, Titiek Puspa Sosok Tak Tergantikan dalam Dunia Musik
Ia menegaskan bahwa kearifan lokal (local wisdom) harus menjadi sumber pengetahuan dan kekuatan kolektif untuk membangun ketahanan masyarakat sekaligus mendorong kesetaraan dalam menghadapi transformasi global.
Dalam konteks tersebut, semangat ASEAN yang tunggal dan inklusif perlu diperkuat dengan memberikan ruang dan peran setara bagi seluruh negara serta masyarakat dalam membentuk masa depan kawasan. Geopolitik, menurutnya, semestinya menjadi landasan untuk memanfaatkan potensi kerja sama dan membangun kemajuan bersama, bukan justru menciptakan perpecahan.
“Peran 2,7 juta jiwa diaspora Indonesia sebagai aset diplomasi kebudayaan di tingkat global,” tuturnya.
Diplomasi Multipolar dan Peran Generasi Muda
Duta Besar RI untuk PBB, Umar Hadi, memaparkan bagaimana identitas Melayu beroperasi dalam tatanan dunia multipolar. Di tengah ancaman fragmentasi global dan fenomena echo chamber akibat teknologi digital, peradaban Melayu dapat berperan sebagai jembatan dialog antarperadaban melalui budaya damai, multibahasa, dan toleransi.
Umar Hadi juga menyoroti peluang bagi negara-negara middle power dan pentingnya penguatan jaringan antar-masyarakat kawasan (people-to-people contact). Salah satunya melalui gerakan #SEAblings yang diusung oleh Gen Z di Asia Tenggara untuk mempererat solidaritas regional.
Dari sudut pandang akademis, Dekan Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya, Datuk Prof. Kol. (K) Dr. Awang Azman Awang Pawi, mengingatkan pentingnya pendekatan kritis dan postmodernisme dalam melihat sejarah Melayu. Ia menekankan bahwa tradisi intelektual Melayu seperti pemikiran Raja Ali Haji dalam Gurindam Dua Belas—tetap relevan sebagai etika moral dalam menjawab tantangan sosial dan geopolitik modern.
