Dalam peninjauan tersebut, Pramono juga mengapresiasi dukungan masyarakat sekitar terhadap normalisasi Kali Mampang.
Ia menyebut lahan milik warga digunakan untuk menempatkan material hasil pengerukan sungai. Kesediaan masyarakat tersebut dinilai membantu kelancaran proses pembenahan aliran air.
“Menurut saya, yang seperti ini sangat baik dan kami berterima kasih kepada masyarakat yang ada, karena memang ini daerah banjir dari waktu ke waktu,” tuturnya.
Ke depan, Pemprov DKI tidak hanya berencana menangani persoalan banjir di kawasan tersebut. Pemerintah juga tengah merencanakan penataan lingkungan bersama DPRD DKI Jakarta agar masyarakat dapat memperoleh kondisi tempat tinggal dan infrastruktur yang lebih baik.
Rencana itu mencakup perbaikan sarana dan prasarana jalan serta fasilitas perumahan di sekitar kawasan Kali Mampang.
Pramono menilai, penataan tersebut penting karena kawasan itu berada di wilayah strategis Jakarta yang berdekatan dengan kawasan segitiga emas Ibu Kota.
Lalu, Pramono memastikan anggaran untuk Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta tidak dipangkas. Kepastian tersebut disampaikan untuk mendukung pelaksanaan program pengendalian banjir dan pembenahan infrastruktur air di Jakarta.
“Pokoknya anggaran untuk SDA enggak dipotong,” tegasnya.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemprov DKI dalam mempercepat penanganan banjir, termasuk melalui normalisasi sungai.
Menurut Yuke, persoalan banjir di Jakarta membutuhkan perencanaan matang dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD agar penanganannya dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kami, khususnya di Komisi D maupun DPRD, sangat mendukung. Memang banyak permasalahan di DKI Jakarta yang tidak mudah. Tapi, kami yakin dengan koordinasi yang baik, juga dengan perencanaan yang matang, kita perlahan-lahan bisa menyelesaikan masalah banjir ini,” kata Yuke. (M4)
.jpg)
