Oleh :Joko Lestari
POSKOTA.CO.ID – Kita sering mendengar istilah naturalisasi, terlebih di dunia olahraga, utamanya sepakbola. Tak sedikit pesepakbola dunia direkrut menjadi Timnas Indonesia hingga memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui proses naturalisasi. Mereka sering disebut pemain naturalisasi.
Pemerolehan kewarganegaraan Indonesia bagi penduduk asing, salah satu pertimbagannya demi kemajuan sepakbola nasional karena prestasi yang telah ditorehkan dalam memperkuat skuad Garuda dalam berbagai laga.
“Kini, istilah naturalisasi masuk dunia politik,” ujar bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Maksudnya merekrut orang asing sebagai kader atau pengurus parpol, setelah naturalisasi?” tanya Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Bijak Merespons 'Kupas Bawang'
“Bukan seperti itu, naturalisasi dimaksud adalah kebijakan parpol membuka peluang bagi kader parpol lain untuk bergabung ke parpolnya,” kata mas Bro.
Diberitakan, Partai Hanura membuka peluang merekrut tokoh politik dari luar partai melalui mekanisme naturalisasi untuk memperkuat daya saing dalam memperebutkan kursi legislatif pada Pemilu 2029.
Strategi naturalisasi merupakan salah satu opsi untuk menentukan calon anggota legislatif (caleg) yang akan diusung, seperti disampaikan Ketua Tim Task Force DPP Hanura Patrice Rio Capella, di Jakarta, kemarin.
“Ini peluang bro, nyaleg dari Partai Hanura,” kata Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Awas Kekeringan, Mari Hemat Air
“Peluang sih oke, persoalannya punya peluang terpilih enggak. Harus punya modal tak hanya dukungan massa, juga finansial, ” urai mas Bro.
“Kan punya pengalaman mengurus organisasi sosial kemasyarakatan yang jumlah anggotanya cukup besar. Sudah punya massa, bisa digiring ke sana. Itu bisa sebagai modal politik,” kata Heri.
“Saat menjadi pengurus organisasi sosial boleh jadi meraih simpati, banyak dukungan karena fungsi sosialnya. Tapi tidak begitu masuk parpol, karena mungkin saja beda aspirasi dan afiliasi politik,” urai mas Bro.
“Belum lagi persoalan elektoral di dapilnya, baik dari partainya maupun figur personalnya. Keduanya harus beriringan. Bisa jadi kita dukung figurnya, tapi kurang suka dengan partainya, bisa mengalihkan dukungan. Sebaliknya, suka partainya tapi tak suka calegnya, pilihan bisa berubah,” tambah mas Bro.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Konstitusi Tak Cukup Diingat Teksnya, Terpenting Amalannya
“Tapi setidaknya terbuka peluang mendaftar menjadi caleg lewat program naturalisasi Bro?” ujar Yudi.
“Kalau sebatas pernah terdaftar sebagai caleg, itu beda lagi. Tapi, apa pun alasannya, yang akan dilirik tentunya figur potensial. Kalau tidak punya potensi, jangan harap dilirik,” jelas Heri.
“Iya juga karena naturalisasi punya misi mendongkrak perolehan suara agar lolos ke Senayan, menambah jumlah kursi di DPR,” celatuk Yudi.
