POSKOTA.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto membeberkan sejumlah agenda strategis pemerintah saat membuka Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka dua tahun pemerintahan di Halaman Tengah Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.
Sidang kabinet tersebut digelar sehari setelah peringatan dua tahun pelantikan Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024.
Dalam pidato di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih tersebut, Prabowo menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.
Momentum dua tahun pemerintahan itu sendiri menjadi kesempatan bagi Presiden untuk menyampaikan evaluasi umum sekaligus mengingatkan jajaran kabinet mengenai pekerjaan yang masih harus diselesaikan.
Di pidato pembukaannya, Prabowo tidak hanya menyampaikan apresiasi terhadap kinerja para menteri.
Dia juga menegaskan, pentingnya menjaga persatuan politik, memberantas penyelundupan, dan menindak pelanggaran yang merugikan lingkungan serta masyarakat.
Lantas, apa saja poin penting pidato Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna dua tahun pemerintahan? Simak selengkapnya berikut ini
Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini 22 Oktober 2026 Turun Jadi Rp2.550.000 per Gram, Saatnya Beli?
Poin Pidato Prabowo di Dua Tahun Pemerintahan
Berikut poin-poin isu yang disampaikan Presiden, mulai dari persaingan ekonomi global, koalisi besar, dan politik luar negeri hingga target E50 menuju 2030 serta evaluasi kinerja kabinet.
1. Perang Dagang dan Ancaman Global
Prabowo membuka pidatonya dengan menempatkan perjalanan dua tahun pemerintahan dalam konteks global yang penuh ketidakpastian.
Menurutnya, dunia tidak hanya menghadapi konflik bersenjata, tetapi juga persaingan ekonomi yang memanfaatkan perdagangan, tarif, dan hubungan antarnegara sebagai instrumen tekanan.
“Perang fisik, perang terbuka, tapi lebih dari itu terjadi juga perang dagang, perang ekonomi, perang tarif,” ujarnya.
Presiden Ke-8 RI itu menilai persaingan hegemoni negara-negara besar dapat memengaruhi kepentingan Indonesia.
Integrasi ekonomi global membuat perubahan harga komoditas, kebijakan perdagangan, dan konflik internasional berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian nasional.
Dalam situasi tersebut, Indonesia perlu memperhitungkan berbagai risiko yang dapat muncul akibat perubahan hubungan antarnegara.
Ketergantungan terhadap pasar ekspor, impor bahan baku, maupun pasokan energi dari luar negeri menjadi sejumlah aspek yang dapat memengaruhi kondisi domestik.
Prabowo juga menghubungkan tantangan global dengan perubahan iklim dan posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire.
Posisi tersebut membuat Indonesia menghadapi risiko bencana alam, tetapi sekaligus memiliki tanah subur dan kekayaan mineral yang dapat menjadi modal pembangunan.
Menurut pandangan yang disampaikan dalam pidatonya, potensi tersebut perlu dikelola secara optimal agar Indonesia mampu memperkuat ketahanan nasional.
Pengelolaan sumber daya dan peningkatan kemampuan produksi dalam negeri menjadi bagian penting dalam menghadapi persaingan global.
2. Berantas Penyelundupan
Penyelamatan kekayaan negara menjadi salah satu agenda yang ditekankan Prabowo.
Presiden menyoroti praktik penyelundupan yang dinilai merugikan perekonomian nasional, terutama ketika sumber daya alam dan barang bersubsidi keluar dari sistem distribusi yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Sejumlah komoditas yang disebut Prabowo meliputi timah, emas, batu bara, dan kayu. Dia juga menyoroti penyelundupan BBM bersubsidi serta pupuk bersubsidi yang berpotensi mengganggu distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat dan sektor produktif.
Selain penyelundupan barang keluar, Presiden menyoroti masuknya barang secara ilegal yang dapat mengganggu industri dalam negeri. Praktik tersebut berpotensi menciptakan persaingan yang tidak seimbang bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.
“Penyelundupan adalah usaha untuk membunuh ekonomi kita,” katanya.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus berada dalam kondisi survival, yakni berupaya bertahan dan menyelamatkan kekayaan nasional demi kepentingan rakyat.
Dalam kerangka tersebut, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penindakan pidana.
Pemberantasan penyelundupan juga berhubungan dengan perlindungan industri domestik, penerimaan negara, efektivitas subsidi, dan penguasaan sumber daya alam.
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan serta koordinasi antarinstansi agar praktik ilegal dapat ditindak berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Koalisi Besar untuk Persatuan
Prabowo kembali menjelaskan alasan pemerintahannya merangkul sebanyak mungkin kekuatan politik dalam koalisi.
Dia menilai persatuan nasional diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan agenda pembangunan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
“Koalisi kita besar. Benar. Karena saya ingin sebanyak mungkin kekuatan bersatu untuk menjalankan perbaikan kehidupan rakyat kita,” ujarnya.
Presiden juga menanggapi kritik mengenai besarnya kabinet dengan membandingkan kondisi Indonesia yang memiliki penduduk hampir 300 juta jiwa dan wilayah luas dengan negara-negara Eropa yang terdiri atas banyak negara dan pemerintahan.
Menurut Prabowo, jumlah kementerian dan pejabat tidak dapat dinilai hanya berdasarkan ukuran efisiensi organisasi.
Luas wilayah, kebutuhan pelayanan publik, dan kompleksitas persoalan nasional juga perlu menjadi pertimbangan.
Meski demikian, koalisi besar membutuhkan koordinasi yang efektif agar proses pengambilan keputusan tidak terhambat oleh perbedaan kepentingan.
Pembagian tugas dan tanggung jawab antarinstansi juga perlu diperjelas untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran.
Prabowo mengakui bahwa persaingan dan kritik merupakan bagian dari demokrasi.
Namun, dia menekankan, perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menghilangkan komitmen menjaga persatuan nasional.
Pada akhirnya, efektivitas koalisi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kekuatan politik yang bergabung.
Hasil kerja kabinet, kualitas belanja negara, kecepatan pengambilan keputusan, dan manfaat program bagi masyarakat menjadi aspek penting dalam pelaksanaan pemerintahan.
4. Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Dalam bidang hubungan internasional, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mempertahankan hubungan baik dengan berbagai negara tanpa mengikatkan diri pada blok kekuatan tertentu.
Presiden menggambarkan pendekatan tersebut melalui ungkapan “seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak”.
Dia juga menyampaikan keinginan menjalankan kebijakan bertetangga baik atau good neighbor policy, sekaligus menegaskan sikap antikolonialisme dan antiimperialisme.
Prabowo menilai hubungan luar negeri berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi dan pertahanan.
Politik, perdagangan, pangan, serta keamanan nasional tidak dapat dipisahkan karena keputusan dalam satu sektor dapat memengaruhi sektor lainnya.
Dia juga mengingatkan, transaksi ekonomi dapat menjadi instrumen tekanan dalam persaingan internasional.
Kebijakan tarif dan pembatasan perdagangan, misalnya, berpotensi memengaruhi negara yang bergantung pada pasar atau pasokan dari luar negeri.
Karena itu, Indonesia perlu memperhitungkan kepentingan strategis nasional ketika menjalin kerja sama dengan negara lain.
Hubungan diplomatik dan perdagangan diharapkan dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memberikan ruang bagi Indonesia untuk mempertahankan kepentingannya.
Pendekatan tersebut menempatkan diplomasi sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik dan persaingan ekonomi dunia.
5. Karhutla dan Ancaman Cabut Izin
Prabowo turut menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilainya harus ditangani secara serius.
Presiden menyatakan, hasil penyelidikan di lapangan menunjukkan kebakaran tidak semata-mata disebabkan faktor alam, tetapi juga diduga melibatkan campur tangan manusia dan korporasi.
Dia meminta kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan, TNI, dan unsur intelijen menyelidiki persoalan tersebut.
Penyelidikan diperlukan untuk mengungkap penyebab kebakaran dan menelusuri pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Prabowo juga menyoroti dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat. Kebakaran yang menimbulkan asap dapat mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan risiko kesehatan, sehingga penanganannya tidak cukup hanya melalui pemadaman api.
“Kita tidak boleh menganggap ini remeh. Kita akan sekarang masif menangani itu. Tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas,” tandas dis.
Presiden menyatakan, pemerintah dapat mencabut izin perusahaan apabila pelanggaran yang dilakukan didukung bukti yang jelas.
Penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas lembaga, mulai dari pengawasan kawasan hutan hingga penegakan hukum.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa tindakan administratif terhadap perusahaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Melalui penindakan tersebut, pemerintah ingin memastikan dugaan pelanggaran tidak berhenti pada penyelidikan, tetapi ditindaklanjuti sesuai hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan.
6. Swasembada Pangan
Prabowo menyebut swasembada pangan sebagai salah satu capaian utama pemerintah.
Menurutnya, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan melalui produksi domestik dapat memperkuat daya tahan Indonesia ketika rantai pasok internasional terganggu.
Gangguan distribusi global dapat terjadi akibat konflik, pembatasan ekspor, maupun perubahan kondisi ekonomi dunia.
Dalam situasi tersebut, ketersediaan produksi pangan dalam negeri menjadi faktor penting untuk menjaga pasokan kebutuhan pokok masyarakat.
“Pangan itu menentukan karena sekarang pangan bisa menjadi senjata,” terang dia.
Ketersediaan pangan berkaitan dengan stabilitas harga, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan ketahanan nasional.
Presiden juga menyinggung tantangan kekeringan pada 2025–2026. Dalam pidatonya, dia menyatakan pemerintah mampu menjaga swasembada pangan meskipun menghadapi kondisi cuaca yang sulit.
Prabowo turut menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah kontingensi untuk menghadapi perubahan iklim.
Persiapan tersebut dinilai penting karena produksi pertanian sangat bergantung pada kondisi cuaca, ketersediaan air, dan keberlanjutan lahan pertanian.
Untuk mendukung ketahanan pangan, produksi domestik perlu ditopang oleh distribusi pupuk, infrastruktur irigasi, pengelolaan lahan, dan sistem logistik yang memadai.
Ketersediaan hasil panen perlu diimbangi dengan distribusi yang merata agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
7. Target B50 dan E50
Ketahanan energi menjadi agenda lain yang disoroti Prabowo dalam sidang kabinet.
Presiden menilai kenaikan harga minyak dunia dapat menjadi tantangan bagi Indonesia, sehingga pemanfaatan sumber energi alternatif dan bahan bakar nabati perlu diperkuat.
Dia menyebut batu bara dan panas bumi sebagai sumber energi domestik. Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya pengembangan biodiesel dan bahan bakar berbasis etanol yang memanfaatkan bahan baku dari dalam negeri.
“Kita sudah mencapai B50 dan kita sekarang akan berjuang untuk etanol menjadi E-50,” kata Prabowo.
B50 merupakan bahan bakar diesel dengan campuran biodiesel sebesar 50 persen.
Sementara itu, E50 merujuk pada bahan bakar bensin dengan kandungan etanol sebesar 50 persen.
Dalam pidatonya, Prabowo memperkirakan Indonesia dapat mencapai E10 pada 2026, kemudian E20 sekitar dua tahun berikutnya, sebelum menargetkan E50 dua tahun setelah itu.
Berdasarkan tahapan yang disampaikan Presiden, target E50 diarahkan menuju 2030 apabila jadwal tersebut berjalan sesuai rencana.
Pengembangan bahan bakar nabati diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik sekaligus mengurangi kebutuhan impor BBM.
Namun, pencapaian target tersebut membutuhkan kesiapan pasokan bahan baku, kapasitas produksi, infrastruktur distribusi, dan kesesuaian spesifikasi bahan bakar.
Prabowo berharap kombinasi B50 dan E50 dapat memperkuat kemandirian energi Indonesia.
Dia juga menyampaikan harapan agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor BBM dari luar negeri.
8. MSCI dan Tekanan Eksternal
Kemudian, Prabowo menyinggung Morgan Stanley Capital International (MSCI) ketika berbicara mengenai berbagai tantangan yang menurutnya dihadapi pemerintah.
MSCI merupakan penyedia indeks yang digunakan pelaku pasar keuangan global sebagai salah satu acuan dalam mengambil keputusan investasi.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh takut menghadapi tekanan dari pihak mana pun.
Dia menyampaikan pernyataan tersebut sebagai bentuk penegasan sikap pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan yang dinilainya berkaitan dengan kepentingan nasional.
"Kita terus dihadang. Iya kan. Ada apa itu? Macam-macamlah MS apa-apa. Macam-macam ya kan. Dia mau dia mau takut-takuti kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapapun dan tidak akan gentar," kata Prabowo.
Namun, dalam bagian pidato tersebut, Prabowo tidak merinci persoalan spesifik yang dimaksud maupun langkah teknis yang akan ditempuh sebagai tindak lanjut.
Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak akan gentar menghadapi tekanan tersebut.
Meski demikian, tindak lanjut terhadap persoalan yang berkaitan dengan pasar modal membutuhkan penjelasan kebijakan yang terukur dan langkah konkret dari pihak terkait.
9. Penghematan dan Kinerja Kabinet
Selanjutnya, Prabowo mengakui pemerintah telah bekerja keras selama dua tahun pertama.
Namun, dia mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi masih besar dan masyarakat mengharapkan hasil yang lebih banyak.
“Kita telah bekerja dengan baik tapi kita tahu tantangan masih sangat besar. Rakyat kita berharap lebih banyak,” katanya.
Prabowo juga membuka kemungkinan penghematan yang lebih besar apabila diperlukan.
Efisiensi anggaran dipandang sebagai salah satu langkah untuk menghadapi tantangan sekaligus memastikan penggunaan dana negara sesuai prioritas pembangunan.
Meski demikian, Presiden tidak merinci pos belanja yang akan dikurangi, besaran penghematan yang ditargetkan, maupun mekanisme pelaksanaannya dalam pidato tersebut.
Pelaksanaan efisiensi perlu mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik dan keberlanjutan program pemerintah.
Penghematan anggaran juga perlu diarahkan pada penggunaan dana yang lebih tepat sasaran, bukan sekadar mengurangi belanja tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, jajaran kabinet menghadapi tuntutan untuk melanjutkan program yang sudah berjalan sekaligus memperbaiki pelaksanaannya.
Hasil kebijakan, efektivitas belanja, dan manfaat program menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.
10. Kabinet Belum Masuk Babak Kedua
Prabowo menggunakan analogi pertandingan sepak bola untuk menggambarkan perjalanan kabinet selama lima tahun.
Menurutnya, dua tahun pertama pemerintahan belum mencapai jeda babak pertama atau half-time, karena masa paruh waktu baru tiba setelah sekitar dua setengah tahun.
Presiden juga mengingatkan para menteri dan pejabat yang belum memperoleh peran lebih besar agar tidak merasa frustrasi.
Dia menyatakan, setiap pejabat memiliki kesempatan untuk menjalankan peran sesuai kebutuhan dan strategi pemerintah.
“Sebagaimana saya sampaikan dari awal pemerintahan kita tidak semua pemain akan kita mainkan di awal. Ada yang cadangan, ada yang pendukung, ada yang striker ya. Yang cadangan jangan frustrasi. Pada saatnya Saudara akan kita mainkan. Ibarat ini pertandingan sepak bola, kita sesungguhnya belum sampai ke half-time. Apa itu half-time? Ya, kita belum selesai satu babak kan. Kita ini lima tahun, jadi dua setengah tahun baru, ya babak pertama,” tandas Prabowo.
Di sisi lain, Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan para menteri, wakil menteri, dan kepala badan.
Dia menyinggung perlunya pemeriksaan kesehatan yang lebih teliti dengan nada berseloroh.
.jpg)
