Selain penyelundupan barang keluar, Presiden menyoroti masuknya barang secara ilegal yang dapat mengganggu industri dalam negeri. Praktik tersebut berpotensi menciptakan persaingan yang tidak seimbang bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.
“Penyelundupan adalah usaha untuk membunuh ekonomi kita,” katanya.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus berada dalam kondisi survival, yakni berupaya bertahan dan menyelamatkan kekayaan nasional demi kepentingan rakyat.
Dalam kerangka tersebut, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penindakan pidana.
Pemberantasan penyelundupan juga berhubungan dengan perlindungan industri domestik, penerimaan negara, efektivitas subsidi, dan penguasaan sumber daya alam.
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan serta koordinasi antarinstansi agar praktik ilegal dapat ditindak berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Koalisi Besar untuk Persatuan
Prabowo kembali menjelaskan alasan pemerintahannya merangkul sebanyak mungkin kekuatan politik dalam koalisi.
Dia menilai persatuan nasional diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan agenda pembangunan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
“Koalisi kita besar. Benar. Karena saya ingin sebanyak mungkin kekuatan bersatu untuk menjalankan perbaikan kehidupan rakyat kita,” ujarnya.
Presiden juga menanggapi kritik mengenai besarnya kabinet dengan membandingkan kondisi Indonesia yang memiliki penduduk hampir 300 juta jiwa dan wilayah luas dengan negara-negara Eropa yang terdiri atas banyak negara dan pemerintahan.
Menurut Prabowo, jumlah kementerian dan pejabat tidak dapat dinilai hanya berdasarkan ukuran efisiensi organisasi.
Luas wilayah, kebutuhan pelayanan publik, dan kompleksitas persoalan nasional juga perlu menjadi pertimbangan.
.jpg)
