Ciri spiritualisme pancasila adalah: 1)Toleran, merdeka dan tidak memaksa. Di sini negara menjamin kebebasan beragama/berkepercayaan, tapi menolak ateisme negara dan liberalisme negara; 2)Etis dan moralis. Setiap kebijakan diuji: "apakah ini adil, beradab, dan tidak merusak martabat manusia sebagai makhluk Tuhan?" 3)Humanis dan semesta. Karena manusia diciptakan, maka menghargai sesama merupakan bagian dari ibadah sosial; 4)Berfungsi sebagai rem di kehidupan. Saat politik dan ekonomi liar, spiritualisme mengingatkan ada batas: jangan korupsi, jangan menindas, jangan serakah; 5)Resiprokal kritis. Semua demi perbaikan dan kebaikan bersama.
Dalam ekopol Pancasila yang spiritualis, maka cara kita memandang bagaimana negara mengatur semua hal ikhwal bernegara yang berujung pada kekuasaan, keadilan dan kesejahteraan bersama serta bersemesta adalah hal dasar, wajib plus fungsional.
Tentu saja, dasar utamanya sila 2, 3, 4 dan 5: Kemanusiaan, Persatuan, Gotong royong dan Keadilan Sosial. Tujuan bukan pertumbuhan tertinggi, tapi keadilan menyeluruh dan merata. BUMD, BUMN, Koperasi, UMKM disejajarkan dan difungsikan maksimal dalam kerja bersama. Sumber daya alam dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Akibatnya, kekuasaan bukan untuk akumulasi, tapi untuk mengabdi. Tentu saja, politik uang, oligarki, dan politik identitas bertentangan dengan ini. Singkatnya, spiritualisme tanpa realisasi di ekopol akan jadi ceramah dan upacara, tidak menyentuh perut dan keadilan. Sebaliknya, ekopol tanpa spiritualisme akan jadi proyek dan angka, gampang melahirkan korupsi dan ketimpangan plus kemiskinan akut berbalut kebodohan dalam kesesatan.
Karenanya, kita ingin ketiganya jalan bareng: makmur materi, sekaligus bahagia batin plus seimbang jiwa raga. Singkatnya, spiritualisme mengisi "mengapa kita berbuat baik," pancasila membuatnya jadi "kurikulum dan tradisi," sedang ekopol mengatur "bagaimana kita berbuat secara sistemik."
