Masuk Bursa Wamenhan, Norman Joesoef Diyakini Percepat Kemajuan Industri Pertahanan Nasional

Jumat 07 Agu 2026, 19:45 WIB
Presiden Prabowo Subianto sedang mengunjungi booth Republikorp saat Indo Defence 2025 di Jakarta. Didampingi oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoedin dan Pendiri Republikorp, Norman Joesoef . (Sumber: Istimewa)
Presiden Prabowo Subianto sedang mengunjungi booth Republikorp saat Indo Defence 2025 di Jakarta. Didampingi oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoedin dan Pendiri Republikorp, Norman Joesoef . (Sumber: Istimewa)

POSKOTA.CO.ID - Belakangan tersiar kabar bahwa CEO Republikorp, Norman Joesoef, disebut-sebut berpeluang menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) dalam reshuffle Kabinet Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2026.

Isu ini mendapat perhatian dari kalangan akademisi, salah satunya datang dari dosen tetap Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Dr. Ade Muhammad, M.Han.

Menurut Ade, apabila kabar tersebut benar dan Norman resmi ditunjuk Presiden, langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi penguatan sektor pertahanan nasional, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), inovasi teknologi, dan transformasi industri pertahanan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini penunjukan Wakil Menteri Pertahanan masih menjadi kewenangan Presiden dan harus menunggu keputusan resmi pemerintah.

Baca Juga: Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Ditunjuk jadi Menko Polkam Ad Interim, Begini Rekam Jejaknya

"Apabila isu tersebut benar dan nantinya ditetapkan secara resmi oleh Presiden, maka saya sebagai mantan dosennya tentu merasa sangat gembira, bangga, dan memberikan dukungan. Namun demikian, saya tetap menghormati proses konstitusional dan keputusan resmi pemerintah," ujar Ade.

Ade menilai, apabila seorang alumni Universitas Pertahanan dipercaya mengisi jabatan strategis di pemerintahan, hal tersebut menjadi indikator bahwa investasi negara dalam pembangunan SDM pertahanan mampu melahirkan kader yang berkontribusi pada tingkat pengambilan kebijakan nasional.

Ia juga mengapresiasi apabila pemerintah memberikan ruang kepada generasi muda untuk terlibat dalam kepemimpinan sektor pertahanan yang dinilai akan memberikan inovasi, pasalnya tantangan saat ini meliputi perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence), pertahanan siber (cyber defense), sistem tanpa awak (unmanned systems), teknologi ruang angkasa, hingga teknologi dual-use yang berkembang semakin cepat.

“Tata kelola pertahanan modern membutuhkan keseimbangan antara pengalaman generasi senior dan inovasi generasi muda agar mampu menjawab tantangan strategis abad ke-21,” ucapnya.

Baca Juga: Siapa Sjafrie Sjamsoeddin? Ini Profil Menhan yang Rangkap Jabatan Jadi Menko Polkam Ad Interim

Dinilai Berpotensi Dorong Transformasi Industri Pertahanan

Berdasarkan pengalamannya sebagai akademisi, Ade menilai Norman Joesoef memiliki pola pikir strategis (systems thinking) yang dinilai penting dalam membangun industri pertahanan jangka panjang.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan pejabat publik yang memiliki kemampuan inovasi sekaligus ketangguhan dalam menjalankan kebijakan, mengingat pembangunan industri pertahanan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi lintas pemerintahan.

"Indonesia membutuhkan pejabat publik yang memiliki kombinasi antara innovation dan tenacity, karena pembangunan industri pertahanan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi lintas pemerintahan," katanya.

Ade juga menyoroti keterlibatan Norman di sektor industri pertahanan yang dinilai telah membuka peluang kerja sama dengan berbagai perusahaan pertahanan internasional, termasuk melalui pembentukan joint venture maupun investasi industri di Indonesia.

Baca Juga: Viral Diduga Kendaaraan Dinas Kemhan Sedang Tawar PSK, Kemenhan Langsung Telusuri

Ia menilai model kerja sama tersebut penting karena manfaat industri pertahanan tidak hanya berasal dari pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga dari transfer teknologi, penguatan rantai pasok nasional, penciptaan lapangan kerja berteknologi tinggi, hingga peningkatan kapasitas manufaktur dalam negeri.

Lebih lanjut, Ade berharap apabila Norman nantinya mendapat kesempatan berkontribusi dalam perumusan kebijakan pertahanan, akan ada percepatan transformasi industri pertahanan nasional, termasuk pembenahan badan usaha milik negara (BUMN) sektor pertahanan agar semakin profesional, efisien, sinergis, dan berbasis indikator kinerja.

“Keberhasilan seorang Wakil Menteri Pertahanan tidak hanya diukur dari kemampuan melakukan pengadaan alutsista, tetapi juga dari kemampuannya membangun ekosistem inovasi pertahanan yang berkelanjutan,” ujarnya.

“Ekosistem tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional, meningkatkan kualitas SDM, menarik investasi teknologi tinggi, serta menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” sambungnya.


Berita Terkait


News Update