Menurutnya, Indonesia membutuhkan pejabat publik yang memiliki kemampuan inovasi sekaligus ketangguhan dalam menjalankan kebijakan, mengingat pembangunan industri pertahanan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi lintas pemerintahan.
"Indonesia membutuhkan pejabat publik yang memiliki kombinasi antara innovation dan tenacity, karena pembangunan industri pertahanan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi lintas pemerintahan," katanya.
Ade juga menyoroti keterlibatan Norman di sektor industri pertahanan yang dinilai telah membuka peluang kerja sama dengan berbagai perusahaan pertahanan internasional, termasuk melalui pembentukan joint venture maupun investasi industri di Indonesia.
Baca Juga: Viral Diduga Kendaaraan Dinas Kemhan Sedang Tawar PSK, Kemenhan Langsung Telusuri
Ia menilai model kerja sama tersebut penting karena manfaat industri pertahanan tidak hanya berasal dari pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga dari transfer teknologi, penguatan rantai pasok nasional, penciptaan lapangan kerja berteknologi tinggi, hingga peningkatan kapasitas manufaktur dalam negeri.
Lebih lanjut, Ade berharap apabila Norman nantinya mendapat kesempatan berkontribusi dalam perumusan kebijakan pertahanan, akan ada percepatan transformasi industri pertahanan nasional, termasuk pembenahan badan usaha milik negara (BUMN) sektor pertahanan agar semakin profesional, efisien, sinergis, dan berbasis indikator kinerja.
“Keberhasilan seorang Wakil Menteri Pertahanan tidak hanya diukur dari kemampuan melakukan pengadaan alutsista, tetapi juga dari kemampuannya membangun ekosistem inovasi pertahanan yang berkelanjutan,” ujarnya.
“Ekosistem tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional, meningkatkan kualitas SDM, menarik investasi teknologi tinggi, serta menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” sambungnya.
