POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai pembentukan Kabinet Bayangan merupakan hak politik yang dijamin dalam sistem demokrasi.
Namun, ia menegaskan kebebasan berekspresi harus dibarengi tanggung jawab publik serta mampu menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Idrus menanggapi deklarasi Kabinet Bayangan yang dibentuk koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas akademisi, peneliti, dan aktivis sebagai mitra kritis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kabinet Bayangan yang diumumkan pada Juli 2026 itu beranggotakan 15 menteri bayangan dan dipimpin Feri Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kelompok tersebut menyatakan pembentukannya bertujuan memperkuat fungsi checks and balances melalui penyusunan alternatif kebijakan berbasis riset, bukan untuk mengambil alih kekuasaan pemerintah.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Presiden Prabowo dan Penyehatan Negara
Usai deklarasi, Kabinet Bayangan juga telah menggelar rapat perdana. Feri Amsari menyebut inisiatif itu lahir dari kekhawatiran terhadap melemahnya fungsi pengawasan terhadap pemerintah serta minimnya oposisi formal di parlemen.
Menanggapi hal tersebut, Idrus mengatakan demokrasi memang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan gagasan maupun membentuk berbagai inisiatif politik.
"Di era demokrasi orang memang bisa membuat apa saja. Yang serius bisa, yang sensasional juga bisa, bahkan membuat bayangan juga bisa. Persoalannya adalah apa niatnya dan sejauh mana memberikan kemaslahatan bagi publik," kata Idrus dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Agustus 2026.
Menurutnya, demokrasi tidak hanya menjamin kebebasan berekspresi, tetapi juga menuntut tanggung jawab, dedikasi, dan kejujuran dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Baca Juga: Rekening Siluman Sedot Duit BGN, Sudaryono Seperti Buldozer Prabowo
Idrus menilai alasan pembentukan Kabinet Bayangan yang didasarkan pada anggapan melemahnya fungsi oposisi masih menyisakan sejumlah pertanyaan.
