BANDUNG BARAT, POSKOTA.CO.ID - Enam bulan berlalu sejak longsor dahsyat menerjang Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, luka para korban belum benar-benar sembuh.
Ditengah berbagai bantuan yang telah digelontorkan pemerintah, persoalan paling mendasar justru belum terjawab. Hingga saat ini kepastian relokasi lahan yang menjadi sumber penghidupan ratusan petani masih bias.
Tanpa kepastian itu, ancaman kehilangan mata pencaharian kini berubah menjadi bayang-bayang lahirnya kantong-kantong kemiskinan baru di kawasan terdampak bencana.
Longsor yang terjadi pada 24 Januari 2026 akibat hujan berintensitas tinggi tersebut menimbun puluhan rumah, memaksa ratusan warga mengungsi, menelan puluhan korban jiwa, serta menghancurkan kawasan pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Dilema Batu Kapur Cipatat: Debu Harus Berhenti, Perut Warga Tak Boleh Kosong
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memang telah menyalurkan bantuan pangan, benih hortikultura, hingga bibit tanaman. Rehabilitasi lingkungan juga mulai dilakukan melalui penyebaran benih tanaman keras menggunakan drone di kawasan terdampak.
Namun seluruh bantuan itu dinilai belum mampu menjawab persoalan utama karena para petani hingga kini belum mengetahui apakah mereka masih bisa kembali menggarap lahannya atau harus meninggalkan lahan tersebut untuk selamanya.
30 Hektare Lahan Pertanian Terdampak Longsor
Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bandung Barat mencatat sekitar 30 hektare lahan pertanian terdampak longsor. Besarnya kerusakan membuat pemerintah belum berani mengambil keputusan sebelum hasil kajian teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup diterbitkan.
Kepala DKPP Kabupaten Bandung Barat, Lukmanul Hakim, mengatakan pemerintah masih menunggu hasil kajian tersebut sebagai dasar menentukan langkah selanjutnya.
Baca Juga: Warga Cipatat Tolak Pengeboran Gunung Guha, Khawatir Tambang Rusak Sumber Air
"Kami masih menunggu hasil kajian dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait kondisi lahan pertanian yang terdampak longsor," kata Lukman.
Selama menunggu hasil kajian, kata dia, pemerintah fokus pada penanganan jangka pendek. Bersama Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian, berbagai bantuan telah disalurkan kepada warga terdampak.
"Pemkab Bandung Barat sudah menyalurkan berbagai sarana produksi berupa benih cabai rawit, mentimun, tomat, bibit alpukat hingga mulsa plastik kepada sejumlah kelompok tani," katanya.
Meski demikian, Lukman mengakui bantuan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena lahan yang menjadi tempat bercocok tanam belum dipastikan aman untuk digunakan kembali.
Baca Juga: Pelaku Pembunuhan Bocah 12 Tahun di Cipatat Bandung Barat Ditangkap Kurang dari 24 Jam
Dari hasil pengamatan awal, sebagian lahan mengalami kerusakan cukup berat. Selain berpotensi menurunkan produktivitas pertanian, kondisi itu juga dinilai membahayakan keselamatan petani jika aktivitas budidaya dipaksakan dilakukan.
Sebagai bagian dari pemulihan lingkungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Kehutanan mulai melakukan rehabilitasi kawasan dengan menyebarkan benih tanaman keras menggunakan drone di area yang sulit dijangkau.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan vegetasi sekaligus mengurangi risiko bencana serupa.
Di sisi lain, Pemkab Bandung Barat juga menyiapkan skenario relokasi lahan pertanian.
Kawasan yang dinilai tidak lagi layak untuk hortikultura direncanakan dikembalikan menjadi kawasan hutan produktif dengan komoditas seperti durian, kopi, dan berbagai tanaman keras lainnya.
"Nantinya, petani akan difasilitasi memperoleh lahan pengganti agar tetap dapat melanjutkan aktivitas bertani," ucapnya.
Namun sayangnya, hingga memasuki bulan keenam pascabencana, rencana relokasi itu masih sebatas pembahasan.
Berbagai rapat koordinasi telah dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan, Pertamina, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Pelaksanaannya masih menunggu keputusan dan arahan dari Gubernur Jawa Barat.
"Harapan kami relokasi ini bisa segera terealisasi. Karena lahan itu adalah sumber mata pencaharian masyarakat. Kalau terlalu lama, kami khawatir akan muncul masyarakat miskin baru akibat kehilangan pekerjaan," tegasnya.
Pascabencana Pasirlangu kini bukan lagi sekadar persoalan penanganan darurat. Yang dipertaruhkan adalah keberlangsungan hidup ratusan keluarga petani.
Selama kepastian relokasi belum juga diberikan, musim tanam terus berlalu, pendapatan menghilang, dan harapan masyarakat perlahan memudar.
Jika keputusan terus tertunda, longsor yang menghancurkan lereng Pasirlangu dikhawatirkan akan meninggalkan bencana baru berupa kemiskinan yang berkepanjangan.
