"Jangan sampai ada makanan yang basi atau tidak layak konsumsi. Yang diberikan harus benar-benar memenuhi kebutuhan gizi masyarakat," ucapnya.
Politisi Golkar tersebut meminta pemerintah tidak ragu menutup sementara dan mengevaluasi dapur SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Kalau ada oknum yang bermain dalam pelaksanaan MBG, harus ditindak tegas. Program ini jangan sampai tercoreng oleh ulah segelintir pihak. Semua pihak yang terlibat harus bekerja sesuai aturan agar tujuan Presiden bisa tercapai," tegasnya.
Kejari Pandeglang Siap Lakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum
Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Pandeglang, Bangga Prahara, menegaskan pihaknya menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan terhadap pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Pandeglang.
Menurut Bangga, pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran maupun penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara.
"Kami melakukan tugas pengawasan dan pencegahan terhadap segala bentuk pelanggaran maupun penyimpangan Program MBG di Pandeglang," ujarnya.
Ia mengungkapkan, Kejari juga telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan ketidaksesuaian menu makanan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Bahkan, berdasarkan data yang diterima, sekitar 20 dapur SPPG MBG di Kabupaten Pandeglang saat ini diketahui telah menghentikan sementara operasionalnya.
"Kami memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program ini dan siap melakukan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Namun saat ini kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kejaksaan Agung," pungkas Bangga.
