DPRD Pandeglang Dukung Kejari Bersih-Bersih Program Makan Bergizi Gratis

Kamis 11 Jun 2026, 08:28 WIB
M. Habibi Arhat, Ketua Fraksi Golkar DPRD Pandeglang, mendorong Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandenglang memperketat pengawasan MBG. (Sumber: Poskota | Foto: SamsuI Fatoni)

M. Habibi Arhat, Ketua Fraksi Golkar DPRD Pandeglang, mendorong Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandenglang memperketat pengawasan MBG. (Sumber: Poskota | Foto: SamsuI Fatoni)

PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID – DPRD Pandeglang mendukung langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang dalam mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah tersebut.

Dukungan itu disampaikan menyusul terungkapnya kasus dugaan korupsi anggaran Program MBG di tingkat nasional yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua Fraksi Golkar DPRD Pandeglang, M. Habibi Arafat, menilai pengawasan yang dilakukan Kejaksaan menjadi langkah penting untuk memastikan program unggulan Presiden tersebut berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Saya mendukung dan mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung maupun Kejari Pandeglang dalam melakukan pengawasan terhadap Program MBG. Ini program yang sangat baik dan harus menjadi prioritas untuk masyarakat," kata Habibi di Gedung DPRD Pandeglang, Rabu (10/6/2026).

Kualitas Menu Harus Sesuai Standar Gizi

Habibi menegaskan, pengawasan perlu dilakukan secara ketat agar makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk Program MBG harus diimbangi dengan kualitas layanan dan makanan yang layak.

"Program ini sangat bagus karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, aspek gizi harus benar-benar diperhatikan dan jangan sampai ada menu yang tidak sesuai standar," ujarnya.

Ia menilai penyedia layanan atau dapur SPPG yang terbukti tidak menjalankan program sesuai ketentuan harus segera dibina, dievaluasi, bahkan ditindak tegas jika ditemukan pelanggaran.

"Secara sistem, program ini sudah dirancang dengan baik. Tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan harus benar-benar mengikuti aturan yang ada," katanya.

Minta Dapur MBG Bermasalah Dievaluasi

Habibi juga mengingatkan agar tidak lagi ditemukan kasus makanan basi atau menu yang berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat.

Menurutnya, kualitas makanan harus menjadi perhatian utama agar tujuan program meningkatkan gizi masyarakat dapat tercapai.


News Update