POSKOTA.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (Pemda) di Tanah Papua untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung implementasi program perumahan. Upaya tersebut dinilai penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terlebih, sektor perumahan telah menjadi kebutuhan dasar yang memiliki peran strategis dalam menghadirkan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemerintah pusat telah menempatkan program perumahan sebagai salah satu prioritas nasional.
“Bapak Presiden paham betul salah satu cara untuk menghadirkan negara, kemudian mewujudkan keadilan dan menyejahterakan rakyat, salah satunya adalah yang paling mendasar masalah perumahan,” ujar Mendagri pada acara Sosialisasi KPP, FLPP, dan PNM Wilayah Papua di Gedung Drs. Ec. Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 27 April 2026 malam.
Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung keterjangkauan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca Juga: Kemendagri Usulkan Cetak Ulang E-KTP Hilang Dikenakan Tarif
Kebijakan tersebut antara lain berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi kalangan MBR.
“Supaya masyarakat yang nggak mampu memiliki daya beli bisa terjangkau, tujuan itu. Ini sangat bisa bantu,” katanya.
Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang terus mendorong inovasi pembiayaan dan perluasan akses terhadap hunian layak.
Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian/lembaga menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan perumahan secara nasional.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya penguatan tata kelola layanan di daerah agar berbagai kebijakan yang telah disiapkan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
