Jika pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif, maka rasio kekayaan elite terhadap PDB seharusnya menurun atau stabil. Yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kenaikan PDB membuka ruang akumulasi baru yang lebih cepat diakses oleh kelompok superkaya dibandingkan warga negara secara umum.
Pertumbuhan tidak mengalir ke bawah, tetapi terkonsentrasi ke atas. Tumbuh angka-angka yang luarbiasa terhadap “kelompok kecil” dan tidak ada tetesannya ke bawah.
Ini menjawab pertanyaan “untuk siapa pertumbuhan ekonomi itu” dengan data, bukan opini. Pertumbuhan terutama menguntungkan mereka yang sudah memiliki modal besar, akses politik, dan posisi dominan dalam sektor strategis. Infrastruktur, hilirisasi, energi, pangan, dan keuangan tumbuh, tetapi kepemilikannya semakin terkunci pada oligarki.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Negeri Para Rentenir
Dari sudut pandang ekonomi politik, grafik ini menunjukkan bahwa pasar tidak bekerja dalam kondisi sehat. Persaingannya tidak ada, alias nol besar. Adanya monopoli dan oligopoli.
Padahal, negara berperan besar dalam menciptakan nilai ekonomi, tetapi distribusi hasilnya bias. Kebijakan, regulasi, dan insentif lebih efektif melindungi akumulasi kekayaan dibandingkan memperluas kepemilikan ekonomi warga negara.
Implikasi sosialnya serius. Ketika PDB naik tetapi intensitas oligarki juga naik, maka kesejahteraan mayoritas warga negara bergerak lebih lambat. Upah stagnan, usaha kecil sulit naik kelas, dan mobilitas sosial menyempit. Pertumbuhan kehilangan makna substantif karena tidak dirasakan secara luas.
Secara konstitusional, ini problem mendasar. Pasal 33 UUD 1945 tidak menempatkan pertumbuhan sebagai tujuan akhir, melainkan kemakmuran bersama.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Pemikiran Ekonomi Sjafruddin Prawiranegara
Grafik ini menunjukkan deviasi arah: ekonomi tumbuh, tetapi manfaatnya semakin eksklusif. Negara gagal memastikan bahwa PDB bekerja sebagai alat distribusi, bukan sekadar statistik makro.
Dengan demikian, data ini bukan sekadar data ekonomi, melainkan cermin politik distribusi. Ia menjawab dengan tegas: pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir lebih banyak bekerja untuk oligarki daripada untuk warga negara.
Selama struktur ini tidak dibongkar, kenaikan PDB hanya akan memperbesar jarak antara angka pertumbuhan dan keadilan ekonomi.
