Oleh: Yudhie Haryono (CEO Nusantara Centre)
Bosen penjajahan, kita proklamasikan kemerdekaan. Berlakulah orde lama, yang kita ganti orde baru. Bosen dengan orde baru, kita ganti orde reformasi. Tetapi, pertanyaan masih sama dari dulu: mengapa orde-orde itu gagal menghadirkan kesejahteraan, kemakmuran, kesentosaan warga negara secara maksimal?
Mengapa setelah 80 tahun Negara Pancasila hadir, justru punya ciri menarik yaitu melawan dan mengkhianati cita-citanya sendiri: 1) Rakyat cari makan sendiri; 2) Rakyat dipungut pajak tinggi; 3) Kekayaan negara diserahkan ke korporasi; 4) Biaya hidup, pendidikan dan kesehatan sangat tinggi;
Lalu, kita juga melihat bahwa, 4) Kritik pada penguasa dianggap musuh dan dipenjara; 5) Keadilan sosial tidak ada; 6) Ketimpangan makin tajam; 7) Kesenjangan makin lebar; 8) Pengangguran makin masif; 9) Kemiskinan makin menjalar dan menular.
Waduh, wajah prestasi yang positif sulit kita temukan. Karenanya, kita wajib menjawab dengan serius jika tak mau jadi warga negara terkutuk dan dikutuk ahli waris. Ini pesan pentingnya.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Jejak Jahat Ekonomi Kolonial
Tentu ada jawaban pokok yang menjadi penyebabnya. Tapi, izinkan kita menjawab dengan dua hal dulu. Pertama, gerakan rakyat sadar perubahan itu masih menyisakan tradisi dan bentuk mitos state. Dalam negara mitos, aparatus negara hidup dengan cara-cara skriptural, eskatologis, melankolis, dan romantis.
Kedua, aparat kita adalah pemain baru bermental lama dan pemain lama berbaju baru. Artinya di sini, agensi, lembaga dan agendanya tidak ada yang luarbiasa. Hanya mengulang dan meniru tanpa kejeniusan baru.
Dengan dua argumen itu, kita mestinya punya “panca program subtansi” dengan melakukan: 1)Nasionalisasi aset strategis; 2)SDA untuk kemakmuran rakyat; 3)Hapus utang lama dan tolak utang baru; 4)Proteksi produksi dalam negeri; 5)Reindustrislisasi terstruktur, sistematis dan masif.
Kelimanya harus tertera dalam angka-angka yang nyata dan hadir dalam APBN. Semua harus menjadi eksposure ekonomi yang sangat penting bagi negara dan warganya.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Di Atas Bendera Ekonomi Korupsi
