Rachmat Pambudy Siapa dan Lulusan Mana? Ini Profil dan Latar Pendidikan Kepala Bappenas yang Sebut MBG Lebih Mendesak dari Lapangan Kerja

Jumat 30 Jan 2026, 08:04 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy yang menyebut MBG lebih mendesak dari lapangan kerja. (Sumber: Instagram/@rachatpambudy)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy yang menyebut MBG lebih mendesak dari lapangan kerja. (Sumber: Instagram/@rachatpambudy)

POSKOTA.CO.ID - Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, mengenai urgensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan publik.

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu disebut lebih mendesak untuk segera dijalankan dibandingkan penyediaan lapangan kerja, sebuah pandangan yang memantik perdebatan luas di tengah masyarakat.

Rachmat menyampaikan pandangan tersebut dalam forum ekonomi nasional dan menekankan, kondisi riil di lapangan menunjukkan masih banyak warga Indonesia yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, khususnya pangan dan gizi.

Menurutnya, persoalan kelaparan harus ditangani lebih dahulu sebelum berbicara lebih jauh mengenai produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Dalam acara Prasasti Economic Forum 2026 yang digelar di Hotel The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Rachmat menyampaikan pandangannya secara terbuka.

Dia mengibaratkan perdebatan antara pemenuhan gizi dan penciptaan lapangan kerja seperti pilihan antara memberikan “ikan” atau “kail”.

"Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja," kata Rachmat

Lebih lanjut, Rachmat kembali menegaskan bahwa, program Makan Bergizi Gratis dan penyediaan lapangan kerja bukanlah dua hal yang saling meniadakan.

Menurut dia, keduanya merupakan bagian dari satu rangkaian besar pembangunan nasional.

"MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak," ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah dihadapkan pada kenyataan masih adanya masyarakat di berbagai pelosok Indonesia yang mengalami kelaparan. Kondisi ini, kata Rachmat, tidak bisa ditunda penanganannya.


Berita Terkait


News Update