POSKOTA.CO.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengeluarkan regulasi baru untuk memperkuat tata kelola dana pensiun dan jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, serta anggota Polri.
Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana sekaligus menekan risiko investasi agar hak peserta tetap terjamin.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2025, yang merupakan revisi atas PMK Nomor 66/PMK.02/2021.
PMK ini ditetapkan pada 31 Desember 2025 dan mengatur mekanisme pengelolaan iuran serta pelaporan program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).
Baca Juga: Cek 15 Platform Nonton Video Bokeh atau Film Jepang Gratis Legal Tanpa Proxy VPN? Cek Selengkapnya!
Aturan Baru THT, JKK, dan JKM untuk PNS, TNI, dan Polri
Salah satu ketentuan penting dalam regulasi anyar ini adalah penetapan standar kesehatan keuangan atau tingkat solvabilitas bagi pengelola program.
Dalam Pasal 5 disebutkan, tingkat solvabilitas minimum wajib dijaga paling sedikit sebesar 2 persen dari total liabilitas asuransi.
Selain itu, PMK 118/2025 juga merevisi ketentuan pengakuan iuran peserta. Kini, iuran yang diterima pengelola diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi.
Pemerintah juga mewajibkan pembentukan cadangan kewajiban asuransi dengan metode perhitungan tertentu untuk program JKK dan JKM, guna memastikan kemampuan pembayaran manfaat dalam jangka pendek.
Baca Juga: Kemhan Lantik 12 Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional, Ada Nama Anak Cak Nun dan Hotman Paris
Dari sisi kekayaan, Pasal 7 menegaskan bahwa nilai investasi ditambah piutang iuran kewajiban masa lalu yang telah disetujui Menteri Keuangan harus minimal setara dengan total liabilitas asuransi.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban pengelola program.
Untuk memperkuat keamanan dana peserta, Purbaya turut memperketat aturan penempatan investasi. Khusus program THT, pengelola diwajibkan menempatkan sedikitnya 30 persen dana pada Surat Berharga Negara (SBN).
Sementara itu, porsi investasi pada instrumen berisiko tinggi seperti saham dan obligasi korporasi dibatasi agar potensi kerugian dapat dikendalikan.
Baca Juga: Link Full Video Amalia Mutya Viral Dicari Netizen di Telegram dan X, Apa Isinya? Ternyata Ini
Pemerintah memahami bahwa penyesuaian portofolio investasi membutuhkan waktu.
Karena itu, PMK ini memberikan masa transisi maksimal tiga tahun bagi pengelola program untuk menyesuaikan komposisi investasinya sesuai ketentuan baru.
Selama periode tersebut, pengelola diwajibkan melaporkan perkembangan penyesuaian secara berkala kepada Menteri Keuangan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap keberlanjutan dana pensiun ASN, TNI, dan Polri dapat terjaga dalam jangka panjang, sekaligus memastikan manfaat jaminan sosial dibayarkan tepat waktu dan sesuai hak peserta.
