POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen dalam beberapa tahun ke depan. Target ambisius ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam dialog bersama Gita Wirjawan di kanal YouTube Endgame.
Dalam wawancara tersebut, Purbaya menegaskan bahwa kunci utama akselerasi ekonomi terletak pada pengelolaan likuiditas yang tepat, kebijakan domestik yang konsisten, serta optimisme kolektif.
Sebagai ekonom senior dengan pengalaman panjang di kebijakan moneter dan fiskal, Purbaya menilai bahwa Indonesia memiliki fondasi kuat untuk tumbuh lebih cepat, asalkan tidak mengulang kesalahan lama dalam mengerem peredaran uang dan investasi.
Koreksi Kebijakan Likuiditas: Belajar dari Gejolak Masa Lalu
Purbaya mengawali pemaparannya dengan refleksi kritis terhadap berbagai gejolak ekonomi yang pernah terjadi. Ia menilai, instabilitas yang muncul kerap disalahartikan sebagai dampak faktor global atau politik, padahal akar persoalannya sering berasal dari kebijakan domestik yang terlalu ketat.
Baca Juga: Purbaya Tegaskan Bantuan Kemanusiaan Sumatera Tak Kena PPN Tahun 2026
“Gejolak yang terjadi bukan karena politik atau global, tapi karena kita mengerem pertumbuhan ekonomi karena tidak cukup uang di sistem,” ujar Purbaya dalam dialog tersebut dikutip Senin, 12 Januari 2026.
Sebagai langkah awal, Kementerian Keuangan memindahkan dana pemerintah yang sebelumnya mengendap di Bank Sentral ke perbankan umum.
Nilainya mencapai sekitar Rp200 triliun. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan likuiditas, menurunkan suku bunga pasar, serta mendorong kredit produktif.
“Uang pemerintah jangan menganggur. Kalau masuk ke sistem perbankan, ekonomi bergerak,” jelasnya.
Langkah ini sekaligus memperkuat transmisi kebijakan fiskal ke sektor riil, terutama bagi dunia usaha dan UMKM.
Negara dan Swasta Bergerak Bersama
Dalam pandangan Purbaya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa lalu sering berjalan dengan satu mesin saja. Pada periode tertentu, sektor swasta tumbuh pesat namun belanja negara terbatas. Di periode lain, pemerintah agresif tetapi sektor swasta melemah.
