Kini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memilih pendekatan berbeda dengan mengaktifkan dua mesin sekaligus: belanja negara yang produktif dan sektor swasta yang ekspansif.
“Kalau sekarang saya gabungin dua-duanya supaya mesinnya dua-duanya bekerja. Harusnya 6,5 persen tidak susah-susah amat,” tegas Purbaya.
Menurutnya, pertumbuhan 6,5 persen merupakan fondasi realistis. Untuk mencapai 8 persen, kontribusi Foreign Direct Investment (FDI) memang diperlukan.
Namun ia optimistis investor global akan datang secara alami ketika ekonomi domestik sudah menunjukkan stabilitas dan momentum pertumbuhan.
Investasi SDM adalah Kunci Produktivitas Jangka Panjang
Selain likuiditas dan investasi, Purbaya menekankan pentingnya sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Ia mengakui Indonesia masih tertinggal dibandingkan Tiongkok dan India dalam jumlah lulusan STEM.
“Kalau kita mau naik kelas, SDM-nya harus siap. Tanpa itu, produktivitas sulit melonjak,” ujarnya.
Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan program Sekolah Rakyat Terintegrasi, gagasan langsung Presiden Prabowo.
Program ini akan dimulai dengan 40 sekolah percontohan dengan anggaran sekitar Rp12 triliun, dan ditargetkan berkembang hingga 7.000 sekolah di seluruh Indonesia.
Tujuannya jelas: membuka akses pendidikan berkualitas, mempersempit kesenjangan, dan mencetak tenaga kerja unggul yang mampu bersaing secara global.
Purbaya juga menyoroti persoalan klasik investasi di Indonesia, yakni hambatan birokrasi di tingkat implementasi. Berdasarkan pengalamannya, banyak investor tertarik masuk, namun mundur karena kendala teknis di lapangan.
“Masalahnya bukan di aturan, tapi di perilaku,” katanya.
Untuk itu, pemerintah mengaktifkan kembali Satgas Debottlenecking, yang akan menyidangkan hambatan investasi secara rutin setiap minggu. Ia bahkan menegaskan komitmen lintas kementerian dengan ancaman sanksi fiskal.
