BANDUNG, POSKOTA.CO.ID - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menaruh ketahanan pangan sebagai program prioritas nasional. Namun, ketahanan pangan itu dinilai tak boleh hanya bergantung pada sektor darat.
Laut Indonesia justru disebut sebagai kekuatan besar yang harus dimaksimalkan.
Demikian diungkapkan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha, dalam kunjungannya ke Kota Bandung, Kamis 8 Januari 2026.
Dia menegaskan, selain ketahanan pangan darat, sektor perikanan laut memiliki peran strategis dalam menopang kemandirian pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir.
Baca Juga: Khairun Nisya Orang Mana dan Umur Berapa? Terungkap Sosok Pramugari Gadungan Batik Air
"Arahan Presiden Prabowo yang menekankan kemandirian pangan sangat tepat. Ketahanan pangan tidak boleh hanya bertumpu pada sektor darat. Laut Indonesia adalah kekuatan strategis yang harus dioptimalkan secara berkelanjutan," kata Prof. Achmad Tjachja saat ditemui Poskota di Bandung, Kamis 8 Januari 2026.
Menurutnya, pengelolaan laut yang optimal tak bisa dilepaskan dari ketersediaan data hidro-oseanografi yang akurat dan berkelanjutan. Dalam hal ini, peran Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) dinilai sangat vital.
"Transportasi sumber daya alam dan aktivitas ekonomi di laut sangat bergantung pada peta laut yang akurat. Data dan peta laut terbitan Pushidrosal menjadi fondasi utama keselamatan pelayaran sekaligus efisiensi ekonomi maritim," ujarnya.
Dia mengungkapkan, jalur laut merupakan urat nadi perekonomian nasional. Aktivitas ekspor Indonesia melalui laut mencapai sekitar 6.000 ton, sementara impor melalui jalur laut berada di kisaran 2.600 ton.
"Ini menunjukkan laut bukan hanya sumber pangan, tapi juga tulang punggung ekonomi nasional," ucapnya.
Sejalan dengan itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi ikan masyarakat Indonesia terus meningkat. Pada 2024, konsumsi ikan nasional mencapai 58,9 kilogram per kapita per tahun, naik dibanding tahun sebelumnya.
Tren ini, kata Achmad, keberadaan ikan semakin menjadi sumber protein utama masyarakat dan berkontribusi besar terhadap ketahanan gizi nasional.
Pemerintah pun mendorong peningkatan kapasitas produksi perikanan. Pada 2025, kapasitas produksi nasional telah melampaui 25 juta ton.
Baca Juga: Roy Suryo Resmi Laporkan Tujuh Pendukung Jokowi Terkait Polemik Ijazah ke Polda Metro Jaya
"Tahun 2026, angka ini ditargetkan terus meningkat melalui penguatan perikanan tangkap, budidaya laut, serta pembangunan sentra ekonomi pesisir," tuturnya.
Ia menambahkan, produksi ikan yang kuat tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nelayan.
Dari sisi kesejahteraan, BPS mencatat Nilai Tukar Nelayan (NTN) sepanjang 2025 berada di atas angka 100. Artinya, secara umum pendapatan nelayan masih mampu menutup biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga. Meski begitu, tantangan tetap ada.
"Pendapatan nelayan masih rentan karena cuaca, fluktuasi harga ikan, hingga keterbatasan akses pasar dan infrastruktur," tambahnya.
Ia menilai keberhasilan program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto, sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor, mulai dari kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur maritim, hingga perlindungan sosial bagi nelayan kecil.
"Kalau laut dikelola dengan baik, datanya kuat, dan nelayan sejahtera, maka visi Presiden Prabowo tentang Indonesia yang mandiri pangan bukan sekadar slogan, tapi bisa terwujud nyata," kata Achmad. (gat)
