POSKOTA.CO.ID - Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Sumatra telah menimbulkan dampak sosial dan kemanusiaan yang luas.
Dengan korban jiwa ratusan orang dan puluhan ribu warga terdampak, perhatian kini tertuju pada efektivitas distribusi bantuan pemerintah, termasuk metode pengiriman lewat udara yang menuai pro dan kontra.
Dampak Bencana dan Kondisi Terkini
Wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November hingga awal Desember dilanda bencana banjir dan tanah longsor dalam skala besar. Menurut data yang tercatat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Rabu, 3 Desember 2025, sejumlah 753 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara ribuan lainnya mengalami luka-luka dan kehilangan tempat tinggal.
Baca Juga: Alasan Verrel Bramasta Menggunakan Rompi Taktis Saat Berkunjung ke Lokasi Banjir di Padang
Akibat bencana tersebut, puluhan ribu warga dievakuasi ke lokasi pengungsian darurat. Banyak dari mereka yang kini menghadapi kesulitan dalam memperoleh makanan, air bersih, dan layanan medis dasar. Situasi ini membuat distribusi bantuan logistik menjadi sangat krusial dalam mendukung keberlangsungan hidup para penyintas.
Viral Polemik Bantuan dari Helikopter
Melansir dari Instagram @sadampermana.2, beberapa hari setelah bencana, media sosial diramaikan oleh video bantuan yang dilempar dari helikopter di Kabupaten Tapanuli Utara. Potongan video tersebut memperlihatkan warga yang menunggu logistik di lapangan terbuka, namun bahan pokok seperti beras dan mie instan dilempar satu per satu dari helikopter tanpa perlindungan memadai.
Alhasil, sebagian bantuan rusak, pecah, dan tumpah sehingga tidak layak konsumsi. Warga yang sudah berhari-hari kekurangan makanan tampak kecewa. Beberapa di antara mereka terdokumentasikan mengumpulkan beras yang berceceran dari tanah demi memenuhi kebutuhan makan.
Seorang warga mengatakan:
“Untuk apa bantuan dibagikan pada kami kalau tidak ada gunanya? Kami sudah kelaparan.” ujarnya
Reaksi publik pun memanas. Banyak warganet mempertanyakan mengapa pengiriman tidak dilakukan dengan metode lebih aman, seperti menggunakan parasut atau jaring logistik. Beberapa komentar menyebut bahwa teknologi pendistribusian darurat seharusnya sudah lebih maju, terlebih di era modern.
Penjelasan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara
Menanggapi kritik tersebut, Ketua Harian Posko Darurat Bencana Pemprov Sumatra Utara, Basarin Yunus Tanjung, memberikan klarifikasi. Menurutnya, pengiriman darurat lewat udara dipilih karena banyak akses darat menuju desa terdampak mengalami kerusakan parah, seperti jembatan roboh, jalan longsor, dan banjir yang belum surut.
Ia menjelaskan bahwa dalam situasi darurat, helikopter tidak selalu dapat mendarat karena keterbatasan helipad dan kondisi medan.
“Kita perlu memahami mana SOP normal dan mana SOP darurat,” ujarnya.
Basarin juga mengakui bahwa sebagian bantuan mungkin mengalami kerusakan. Ia menyebut bahwa evaluasi akan dilakukan agar metode distribusi ke depan lebih aman dan efektif.
Baca Juga: DPRD DKI Dampingi Pemprov Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Aceh, Sumut, dan Sumbar
Tantangan Logistik dan Pelajaran untuk Masa Depan
Distribusi bantuan dalam situasi bencana bukan hanya soal ketersediaan logistik, tetapi juga terkait aksesibilitas wilayah, kondisi geografis, dan kapasitas operasional. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan topografi kompleks sering menghadapi situasi serupa.
Beberapa negara telah menggunakan metode distribusi lebih modern seperti:
- Air-drop sistem parasut bertali
- Drone logistik kapasitas besar
- Kontainer air-drop berkeamanan tinggi
Metode-metode ini dapat menjadi referensi dalam meningkatkan SOP distribusi bantuan bencana di Indonesia.
Bencana di Sumatra menjadi pengingat bahwa penanganan darurat memerlukan kesiapan sistemik, bukan hanya aksi spontan. Meskipun pemerintah telah bergerak cepat dalam penyaluran bantuan, kritik publik menunjukkan adanya ruang perbaikan, terutama dalam pemilihan metode logistik yang aman dan efektif.
Respons yang lebih terstruktur, teknologi yang tepat guna, serta komunikasi publik yang transparan menjadi kunci dalam memastikan korban bencana mendapatkan bantuan secara layak dan bermartabat.
