CIANJUR, POSKOTA.CO.ID – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Abdul Karim, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai langkah untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan dan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digelar di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, kemarin.
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, Jawa Barat memiliki peran strategis dalam politik, sosial, dan ekonomi nasional.
Dengan luas wilayah mencapai 35.378 kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 50,9 juta jiwa yang tersebar di 27 kabupaten/kota, 627 kecamatan, serta 5.957 desa dan kelurahan, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi paling berpengaruh di Indonesia.
Baca Juga: Ketua DPRD Bogor Berharap CFD Tegar Beriman jadi Ruang Perputaran Ekonomi
“Dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk sebesar itu, pengawasan menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujar Abdul Karim yang duduk di Komisi IV DPRD Jabar ini .
Berdasarkan data, Abdul Karim menjabarkan di tahun 2025, Jawa Barat mengelola APBD sebesar Rp32,23 triliun, yang berkontribusi lebih dari 12,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.
Menurut dia, besarnya anggaran ini menuntut tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Pemprov Jawa Barat menekankan komitmen untuk membangun SDM unggul dan berkarakter, memperkuat ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis lingkungan, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Baca Juga: Laporan Diabaikan, Ibu Korban Perundungan di Bekasi Minta Pendampingan DPRD
Selain itu, reformasi birokrasi juga menjadi prioritas utama dengan penerapan prinsip good and clean governance hingga ke tingkat desa.
