Baca Juga: Kopi Pagi: Jangan Sampai Sumber Daya Alam "Tergadaikan"
Zaken kabinet tak hanya memilih menteri berdasarkan kompetensi dan rekam jejak profesional, tetapi kabinet harus diisi sosok berintegritas, bebas dari beban masa lalu yang merusak citra pemerintahan.
Kita meyakini, rakyat akan senantiasa berada di belakang Presiden Prabowo yang secara konsisten menggulirkan program yang prorakyat, bukan kebijakan demi kerabat.
Ketiga, pemberantasan korupsi rezim lama, Jokowi sampai ke akar – akarnya.Tak hanya sampai menteri eks Jokowi yang tersandung kasus hukum – korupsi, juga kaki tangannya, para kerabatnya. Juga siapa kekuatan di belakangnya.
Melepaskan bayang- bayang kekuasaan Jokowi perlu disikapi secara bijak, mengingat ini bukanlah kehendak pribadi, tetapi aspirasi rakyat yang kian merebak. Di sisi lain, menggeliatnya tuntutan “Adili Jokowi” yang disuarakan publik, memberi pesan agar pemerintahan sekarang tidak meneruskan kebiasaan buruk era sebelumnya karena dapat menghambat kemajuan negara.
Rakyat berharap pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih kian menjadi gerakan nasional mengingat korupsi telah menyusup ke berbagai sektor,mulai dari birokrasi, politik hingga dunia usaha.
Dengan naiknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menjadi 37 poin pada tahun 2024, naik tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya seperti dirilisTransparency International Indonesia (TII) memberi harapan pemberantasan korupsi lebih nyata, adil, dan tanpa intervensi kekuasaan atau bayang – bayang kekuasaan lama.
Ini, menuntut reformasi total aparat penegak hukum, pembenahan menyeluruh serta penguatan lembaga antikorupsi seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Mereka harus mengembalikan marwahnya sebagai penjaga keadilan yang bersih, independen, dan tak tergoyahkan oleh kepentingan politik atau kekuasaan.
Baca Juga: Kopi Pagi: Kebijakan Berbasis Kebutuhan
Keempat, reformasi Polri harus segera dituntaskan sebagaimana tuntutan rakyat. Reformasi untuk menata kembali kelembagaan Polri guna memperbaiki kinerja Polri, lebih mewujudkan Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan penindas rakyat. Tak terkecuali mencetak pimpinan Polri yang lebih baik lagi.
Kelima, menggerakkan ekonomi rakyat melalui program padat karya yang terencana dan terukur dengan baik. Perluasan lahan pertanian dan perkebunan bisa dipadukan dengan upaya membuka program padat karya bagi masyarakat sekitar. Juga perluasan kampung nelayan, pengembangan Koperasi Merah Putih dengan beragam usaha perekonomian rakyat, baik UMKM maupun usaha rumahan. Ini juga untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat berlandaskan kearifan lokal.
Dengan ekonomi kerakyatan maka secara perlahan rakyat akan mandiri, dan pemerintah menjadi bapak yang mengayomi kemajuan dan perkembanganya, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Tanpa basis ekonomi rakyat yang kuat, perubahan dan pembaharuan akan menjadi titik rawan.
