“Kita harapkan dengan kementerian yang baru, dengan pola kerja yang baru, diisi orang-orang yang kredibel dan pas di tempatnya,” ucap dia.
Sementara itu, Irfan menyebut, pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Kemenhaj, termasuk pengelolaan aset dan administrasi.
Kemenhaj turut meminta pendampingan Kejagung dalam proses peralihan aset dari Kemenag serta seleksi ratusan pegawai yang akan bergabung dengan lembaga barunya itu.
Baca Juga: Nadiem Makarim Masih Dibantarkan di Rumah Sakit, Kejagung Tegaskan Status Tahanan Tetap Berlaku
Kemenhaj itargetkan mulai beroperasi penuh pada 2026 dengan sistem yang lebih modern, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
“Kami meminta masukan terkait sekitar 300 sampai 400 nama calon pegawai yang akan masuk ke Kementerian Haji untuk di-tracing oleh Kejaksaan, agar bisa dipastikan mereka benar-benar bersih,” tutur dia.
