"Akibatnya, pelayanan publik dinilai menurun dan program pembangunan tak tepat sasaran," tambahnya.
Baca Juga: DPRD Bandung Barat Minta Audit Teknis dan Pendampingan Gratis untuk Pengelola Pesantren
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi mendesak Kejati Jabar memanggil dan memeriksa pejabat yang diduga terlibat dalam praktik mark-up anggaran, suap jabatan, dan permainan proyek. Mereka juga meminta transparansi penanganan kasus kepada publik.
Massa menegaskan, aksi ini bukan yang terakhir. Jika Kejati tidak menindaklanjuti tuntutan, mereka berjanji akan melanjutkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, serta menyiarkan gerakan ini ke media nasional.
"Birokrasi harus bersih korupsi harus dihukum. Bandung Barat harus diselamatkan," teriak para peserta aksi.
Aliansi menilai, gerakan ini adalah peringatan keras bagi para pejabat di KBB agar tidak main-main dengan amanah rakyat.
"Ketika rakyat sudah bersuara, tidak ada kekuasaan yang mampu membungkam," tuturnya.
